Jokowi Larang Pejabat dan Pegawai Pemerintah Buka Bersama, Said Didu Berkomentar: Sejak Kapan Bukber Dibiayai APBN/APBD

Jakarta, tvOnenews.com - Belakangan kembali menjadi perbincangan publik soal isu larangan buka bersama. Hal ini menanggapi aturan Presiden Jokowi yang melarang pejabat dan pegawai pemerintah menggelar buka bersama.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengeluarkan larangan menggelar acara buka puasa bersama bulan suci ramadhan 2023. 

Larangan tersebut menyasar pada para pejabat dan pegawai pemerintah, seperti Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri serta Kepala Badan/Lembaga.

Surat arahan presiden nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 yang diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.

Dalam surat arahan Presiden Jokowi tersebut, tertulis soal aturan larangan penyelenggaraan buka puasa bersama tersebut.

Seluruh pejabat dan aparatur negara diminta untuk mematuhi arahan Presiden dan meneruskannya kepada semua pegawai di instansi masing-masing.

_{Jokowi Larang Pejabat dan Pegawai Pemerintah Buka Bersama, Said Didu Berkomentar: Sejak Kapan Bukber Dibiayai APBN/APBD. Source: tvOnenews.com}

Dalam surat tersebut, terdapat tiga poin yang menjadi arahan Presiden Jokowi. Berikut adalah poin-poin dalam surat arahan tersebut:

1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan.

3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Instruksi Jokowi soal buka bersama tersebut kemudian menuai pro kontra di tengah masyarakat dan ramai di jagat sosial media. 

Mengingat sebelum ramadhan datang, masyarakat Indonesia masih dibolehkan menghadiri acara resepsi pernikahan dengan jumlah pengunjung yang ramai dan padat.

Selain itu, beredar rumor di sosial media, jika pejabat dan pegawai pemerintah menyiapkan anggaran untuk buka bersama sdengan menggunakan APBN/APBD. 

Sontak hal ini menjadi perbincangan netizen di twitter. Ibu Susi Pudjiastuti pun mengomentari cuitan Presiden Jokowi, lewat akun @susipudjiastuti: "Pak Presiden benar, memang harus dilarang. Kenapa Bukber saja harus dari anggaran."

Kemudian Muhammad Said Didu me-retweet tulisan Susi Pudjiastuti Pada Jumat (24/03/2023).

@msaid_didu: "Sejak kapan acara buka bersama boleh dari APBN/APBD?. Setahu saya selama ini acara seperti ini swadaya - ga tahu kalau sjk rezim ini acara spt itu dibiayai APBN/APBD,"

"Kalau alasan itu sebaiknya larangannya adalah larangan menggunakan APBN/APBD utk bukber - bkn melarang Bukber." tulis Said Didu membalas.

Diluar itu, netizenpun ikut berkomentar menanggapi rumor yang beredar soal anggaran buka bersama oleh instansi pemerintahan.

Banyak yang menyayangkan hal ini terkait isu ekonomi di masyarakat yang barusaja digemparkan oleh kasus korupsi dan gaya hidup hedon yang diperlihatkan oleh oknum pejabat pajak dan cukai beserta keluarganya.

Baca artikel terkini dari tvOnenews.com selengkapnya di Google News.

(udn)