Sri Mulyani Bantah Rp300 Triliun Transaksi Mencurigakan Kemenkeu: Itu Keliru

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kabar adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di instansi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah keliru.

Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI. Menurut Sri Mulyani, dari kompilasi surat periode 2009-2023 yang dikirimkan oleh PPATK dengan Nomor SR/3160/AT.01.01/III/2023 sebanyak 43 halaman yang berisi daftar 300 surat dengan angka fantastis Rp349 triliun, tidak semuanya ditujukan kepada Kemenkeu.

"Kami sampaikan angka tersebut yang ada di dalam lampiran, ternyata surat ini yakni 100 surat adalah surat PPATK kepada aph (aparat penegak hukum) lain, jadi bukan ke Kemenkeu dengan nilai transaksi Rp74 triliun periode 2009-2023," kata Sri, di kantor DPR, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2023).

"Kemudian ada 56 surat itu adalah data dari transaksi debit/kredit opera perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan Kemenkeu, tapi ini ada fungsi dengan Pajak dan Bea Cukai. Terutama angka ini sebesar Rp253 triliun," sambung dia.

Sehingga eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan surat yang berkaitan dengan Kemenkeu ada 135 surat dengan temuan senilai Rp22 triliun.

"Bahkan (dari Rp22 triliun), Rp18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungan dengan Kemenkeu. Jadi yang benar-benar berhubungan sebesar Rp3,3 triliun periode 2009-2023," tandasnya.

Dia pun merincikan temuan Rp3,3 triliun tersebut merupakan transaksi debit/kredit pegawai Kemenkeu, baik terkait penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu Rp3,3 triliun. Jadi tidak ada hubungannya dengan korupsi.