Perang Antarnegara Adidaya Jadi Ancaman Ibu Kota Nusantara

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto mengungkapkan perang antarnegara adidaya (hegemonic war) menjadi salah satu ancaman bagi pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat resmi berdiri nanti akan menjadi pusat pertahanan (center of gravity) Indonesia.

Ketika memberi paparan pada seminar mengenai IKN di Jakarta, Kamis (25/5/2023), Andi Widjajanto menjelaskan bahwa ancaman perang terbuka tidak datang dari negara tetangga seperti Malaysia dan Australia, tetapi justru dari dampak konflik dua negara adidaya yang saat ini pengaruhnya dapat ditemukan di berbagai negara di dunia, misalnya seperti Amerika Serikat dan China.

Dalam 5 sampai 10 tahun lagi, kalau memikirkan mempertahankan IKN, menurut dia, konteksnya perang hegemonik.

"Itu konteksnya bukan China menyerang Indonesia, bukan Amerika Serikat menyerang Indonesia, bukan Malaysia menyerang Indonesia, melainkan saat kita berusaha mempertahankan IKN, konteksnya ada pertarungan di global, pertarungan geopolitik besar Amerika Serikat versus China," kata Andi Widjajanto.

Andi menjelaskan bahwa IKN dan wilayah lain di Indonesia kemungkinan memang tidak menjadi sasaran utama serangan, tetapi Indonesia menjadi titik yang dilintasi atau dilewati untuk memobilisasi serangan.

"Indonesia bukan menjadi mandala utama, melainkan dari Darwin, dari Adelaide menuju ke mandala utamanya pasti lewat ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) II. Pasti, harus melakukan itu," kata Gubernur Lemhannas RI.

Daerah perairan ALKI II yang membentang dari Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi, kata dia, merupakan daerah pelayaran terbuka yang dekat dengan IKN.

Oleh karena itu, Andi, dalam kajian awalnya mengenai pertahanan IKN, menyampaikan ada beberapa skenario pertahanan yang dapat dipersiapkan, di antaranya menerapkan delapan protokol A2/AD (anti-akses/penangkalan wilayah). Strategi pertahanan A2/AD saat ini juga telah diatur dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg).

"Kita bisa menggelar A2/AD (anti access area denial), anti-akses/penangkalan wilayah. Katakanlah kita bisa menggelar delapan protokol A2/AD, mulai dari pertahanan berlapis, pengawasan laut-udara, yang paling susah nanti zona larangan terbang, zona eksklusi maritim sebagai bagian dari ADIZ (zona identifikasi pertahanan udara, red.)," kata Andi Widjajanto.

Dalam paparan Andi, yang mengutip hasil kajian Lab 45 pada 2022, delapan protokol A2/AD yang dapat digelar di IKN, yaitu pertahanan berlapis, pengawasan laut dan udara, gelar tindakan balasan, penetapan zona larangan terbang, zona eksklusi maritim, pertahanan siber, pemutusan komunikasi, dan diplomasi.

Lab 45 merupakan lembaga kajian yang berkonsentrasi membuat analisis dan riset mengenai dinamika geopolitik berikut dampak-dampaknya terhadap kemajuan dan stabilitas di Indonesia. Andi Widjajanto merupakan salah satu penasihat senior Lab 45.

"Hal-hal ini saya ungkapkan sebagai titik awal dari kajian kita memperkuat pertahanan Nusantara, tetapi tesis utama yang saya sampaikan membangun pertahanan Nusantara," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengutarakan, "Jadi, bukan sekadar membangun Ibu Kota Nusantara-nya, melainkan memikirkan bagaimana pertarungan negara (pemegang) hegemoni, terutama Amerika Serikat, Tiongkok, yang nantinya menjadikan Indonesia, Nusantara sebagai salah satu titik yang harus mereka dapatkan untuk memastikan kemenangan dalam pertarungan mereka."

Dengan demikian, kata dia, cenderung tidak akan bilateral A lawan Indonesia, B lawan Indonesia, tetapi A dan B bertarung, lalu Indonesia terjepit di tengah-tengah.

Menurut dia, Indonesia masih memiliki waktu untuk menyusun strategi pertahanan dan menyiapkan pasukan dan alutsistanya untuk membuat pertahanan berlapis demi menjaga wilayah NKRI, terutama Ibu Kota Nusantara.

"Kita masih punya waktu untuk mengembangkan pertahanan-pertahanan ini, terutama untuk mengadopsi teknologi," kata Andi Widjajanto. (ant/ebs)