Denny Indrayana Minta Jokowi Dimakzulkan, PDIP: Jangan Bicara Berdasarkan Perasaan!

Jakarta, tvOnenews.com - PDI Perjuangan menanggapi surat terbuka Denny Indrayana untuk DPR yang meminta Presiden Joko Widodo dimakzulkan. Menyikapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta agar Denny Indrayana tidak asal bicara sebagai  akademisi.

“Ketika dulu ada yang mengatakan akan terjadi chaos, kemudian akan mengatakan sebelum pemilu curang. Ini kan menggunakan cara pandang sendiri, termasuk Bung Denny Indrayana,” ujarnya di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Diketahui, Denny Indrayana adalah dosen sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Beliau ini kan sosok akademis yang seharusnya berbicara dengan kerangka berpikir intelektual. Jangan berbicara berdasarkan perasaan apalagi berbicara mengenai pemakzulan,” lanjut Hasto.

Dia menjelaskan seorang presiden tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Dia pun meminta Denny untuk memahami sistem politik di Indonesia sebelum bicara soal pemakzulan. 

“Di dalam sistem politik ketika presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Maka legitimasi dan legalitas pemimpin nasional itu sangat luas, tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu tidak mudah sehingga harus paham Bung Denny terhadap sistem politik kita,” ujar Hasto.

Hasto kemudian meminta Denny untuk tidak menakut-nakuti rakyat. Oleh karenanya, kata Hasto, Denny tidak perlu menaruh persepsi bahwa akan terjadi kecurangan pemilu di pemerintahan Jokowi.

“Karena itulah kami minta Pak Denny Indrayana silakan ungkap apa yang pada tahun 2009 itu, karena di situ lah justru terjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan secara masif untuk kepentingan elektoral,” jelasnya.

“Bu Mega, Pak Jokowi, Ganjar, sosok demokrat, sosok yang memahami sistem berdasarkan Pancasila, sosok yang mengedepankan jiwa-jiwa kerakyatan, sehingga enggak ada kemudian menggunakan instrumen negara untuk mengahadapi lawan politiknya,” pungkas Hasto. 

Sebelumnya, Denny Indrayana, membuat surat terbuka kepada DPR RI. Surat itu dia tulis tertanggal 7 Juni 2023. Isi surat tersebut meminta DPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi tidak netral dan kerap melakukan cawe-cawe terkait Pemilu 2024.

“Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024,” ujar Denny Indrayana dalam suratnya, dikutip tvOnenews dari Twitter @DennyIndrayana, Rabu (7/6/2023). (saa/ito)