Kisruh di Pulau Rempang Dipicu Persoalan Ini, Tokoh Minang: Sistem Pengelolaan di Jawa dan Sumatera Berbeda

“Investasi silahkan, dengan cara-cara yang benar cara-cara yang adil, dan cara-cara yang memang membela kepentingan rakyat,” tutur Sahlan.

Seperti diketahui, seluruh tanah di wilayah Batam, dikelola secara resmi oleh Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai Otorita Batam, tak terkecuali Pulau Rempang.

Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia, sempat mengungkapkan jika pengosongan Pulau Rempang harus selesai pada 28 September mendatang.

"Insya Allah kita melihat perkembangan, dan kita sedang berbicara, bukan persoalan tanggal bagi saya, itu memang sudah diputuskan di awal tapi yang terpenting ialah cara-cara komunikasi yang baik," kata Bahlil mengutip dari Viva, Senin (18/9/2023).

Pengosongan Pulau Rempang sendiri terkait proyek Rempang Eco City dengan total nilai investasi yang akan diserap dari proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City ini mencapai lebih dari Rp300 triliun. 

Meski dianggap sebagai kawasan hutan, Pulau Rempang dihuni oleh sekira 7.500 penduduk. Banyaknya jumlah penduduk yang mendiami Pulau Rempang, pemerintah tak berpangku tangan.

Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, akan ada pemberian langsung sertifikat hak milik (SHM) kepada warga yang bersedia direlokasi untuk pengembangan Rempang Eco-City.

Baca Juga

Hadapi Gejolak Geopolitik, Zulhas Ajak 20 Organisasi Pemuda Bersatu Jaga Ketahanan Pangan Nasional

Hadi menyebutkan, sertifikat itu langsung diserahkan setelah tanah dan bangunan sudah diinden di lokasi yang ditetapkan, dan proses pembangunan telah dimulai.

"Sambil dilakukan pembangunan dan diawasi, kami bisa langsung menyerahkan sertifikatnya," ujar Hadi usai menghadiri rapat koordinasi percepatan pengembangan proyek Rempang Eco City, di Batam Kepulauan Riau, Minggu (17/9).

Tak hanya itu, masyarakat juga diberikan hak pengelolaan lahan (HPL) di tempat relokasi di Dapur 3 Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam.

Ia menegaskan, sertifikat yang akan diberikan merupakan sertifikat hak milik. Sertifikat tersebut akan disamakan dengan sertifikat yang diserahkan di 37 lokasi kampung tua di Batam. Dengan demikian, masyarakat tidak boleh memperjualbelikan, melainkan hanya dapat dimiliki oleh masyarakat yang terdampak.

Sementara itu, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkap, masyarakat tidak perlu khawatir terkait bangunan relokasi yang akan disediakan oleh pemerintah.