Berkaca Konflik Agraria Rempang, Luhut Pandjaitan Ngaku Selama Ngurus Pembebasan Tanah Tidak Ada Masalah, Benar?

Jakarta, tvOnenews.com - Ramai konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan selama dia yang menangani pembebasan tanah tidak pernah ada masalah.

Konflik agraria di Pulau Rempang menjadi pemicu warga meradang, lahan seluas 7.572 hektar di Pulau ini menjadi target lahan proyek strategis nasional dan akan dibangun pabrik kaca milik perusahaan China Xinyi Group dalam kawasan Rempang Eco-Park. 

Kerjasama ini pun diperkirakan akan mampu menarik investasi hingga ratusan triliun rupiah. 

_{Ribuan warga Rempang saat unjuk rasa di BP Batam menolak relokasi. (tvOnenews - Alboin Hironimus)}

Namun di balik rencana tersebut pemerintah dan investor harus berhadapan dengan warga yang tinggal di 16 kampung adat Melayu. Mereka menolak keras pembangunan proyek tersebut. 

Aksi demo besar-besaran yang terjadi antara warga Pulau Rempang dengan aparat di kantor BP Batam. 

Warga Rempang melakukan unjuk rasa karena menolak rencana relokasi penduduk Pulau Rempang, Batam yang berjumlah kurang lebih 7.500 jiwa karena adanya proyek pembangunan Rempang Eco-City. 

Baca Juga

Tidak Main-main! Jaksa Agung Perintahkan Jajaran Kawal Proyek Strategis Rp3,7 T di Papua

Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ikut berbicara soal kisruh Rempang.

"Selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah tidak ada masalah," kata dia saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Selasa (19/9/2023). 

Soal kisruh penggusuran di Pulau Rempang, menurut Luhut ada yang salah dengan pendekatannya. 

"Ya Rempang itu mungkin ya sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach atau pendekatannya kemarin belum pas," ujarnya.

Menurut Luhut, perlu dilakukan justifikasi yang lebih mendalam dalam menangani masalah pembebasan tanah seperti umumnya penduduk di Pulau Rempang ingin apa jika tanah mereka digusur.

"Karena kalau harusnya justifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi ada yang mau dikasih rumah, dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya. Dan juga ada yang uang atau cash saja," jelasnya.

_{Soal kisruh Rempang, Luhut Pandjaitan bilang kalau saya yang menangani tidak ada masalah. (Abdul Gani Siregar/tvOnenews)}

Meski demikian, dalam upaya pembebasan tanah tentu tidak luput dari oknum provokator. Pihak yang mengadu-dombakan antara rakyat yang digusur dan pemerintah.

"Kemudian yang provokator pasti ada. Itu perlu dipisah-pisahkan. Jadi saya kira tidak ada masalah," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengomentari konflik terkait persoalan pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Dia mengatakan hal ini disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik.

Jokowi menambahkan bahwa konflik yang terjadi antara aparat keamanan dan warga Rempang itu tidak seharusnya terjadi jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. 

"Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," kata Jokowi ketika ditemui di sela-sela kunjungannya ke Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa (12/9/2023). 

Kemudian, dia menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk memberikan penjelasan langsung kepada warga Rempang terkait pelaksanaan proyek investasi tersebut.

Dikutip dari laman BP Batam, Rempang Eco City merupakan salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023 yang pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus. 

Proyek Rempang Eco City merupakan kawasan industri, perdagangan hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia. 

Proyek tersebut akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan target investasi mencapai Rp381 triliun pada 2080. PT MEG merupakan rekan BP Batam dan Pemkot Batam. (agr/nsi/ind)

Baca artikel terkini dari tvOnenews.com selengkapnya di Google News, Klik di sini