Silang Pendapat Lokasi Penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bersyukur karena lokasi balap mobil listrik Formula E bakal diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Secara terpisah, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan bahwa pergelaran Formula E menjadi ranah tanggung jawab Pemporv DKI Jakarta, bukan Presiden Joko Widodo.

"Kalau ada keinginan pemerintah pusat untuk terlibat aktif, tentu kami sangat senang dan bersyukur. Itu artinya pemerintah pusat memberi perhatian lebih," kata Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Menurut Riza, penyelenggaraan Formula E tidak hanya menyangkut nama baik Jakarta, tapi nama baik Indonesia. "Bapak Presiden memberi perhatian. Kami berterima kasih dan bersyukur," imbuhnya.

Riza menambahkan, Pemprov DKI melalui BUMD Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai penyelenggara, menyiapkan lima lokasi pilihan yang bakal dipilih sebagai lokasi balap listrik itu.

Namun, Pemprov DKI juga menyesuaikan dengan aturan yang sudah diatur tim Formula E karena untuk memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya sisi keamanan peserta balap dan penonton.

"Kita harapkan lokasi yang dipilih Presiden adalah tempat terbaik bagi kepentingan semua, dan nantinya bisa menjadi ikon kota Jakarta," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, mengatakan, Presiden Joko Widodo yang akan memutuskan lokasi untuk dijadikan sirkuit balap mobil listrik atau Formula E.

Bambang menyebutkan, ada tiga opsi lokasi untuk menggelar Formula E di Jakarta Utara dan dua opsi di Jakarta Pusat.

Senada dengan Bambang, Chief Championship Officer sekaligus Co-founder Formula E, Alberto Longo, juga menyebutkan Presiden Jokowi yang akan memutuskan lokasi Formula E.

Alberto Longo mengatakan, sampai saat ini lokasi sirkuit Formula E di Jakarta belum ditentukan, karena penentuan ini bukan hal mudah. Namun demikian ada lima lokasi calon sirkuit Formula E, yakni, wilayah Sudirman, Pantai Indah Kapuk (PIK), kawasan dekat Jakarta Internation Stadium (JIS), JIExpo Kemayoran dan Ancol.

"Banyak pilihan bagus, ada lima lokasi berbeda di luar area terlarang, ada banyak hal teknis. Kami akan lakukan kunjungan ke lima lokasi ini sebelum diumumkan. Sebelum Natal sudah diumumkan. Kami akan mengajukan proposal ke Presiden Indonesia, beliau lah yang akan mengambil keputusan," ujar Longo.

Formula E Ranah Pemprov DKI

Secara terpisah, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan bahwa pergelaran Formula E menjadi ranah tanggung jawab Pemporv DKI Jakarta, bukan Presiden Joko Widodo.

"Menanggapi pemberitaan bahwa 'venue', pemilihan jalur 'racing', dan hal-hal lain dalam penyelenggaraan Formula E akan diputuskan oleh Presiden, kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan panitia penyelenggara," kata Faldo di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Faldo menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo yang mengatakan bahwa keputusan final penentuan jalur Formula E ada di tangan Presiden Jokowi.

Sementara Co-Founder Formula E Alberto Longo mengatakan pihaknya akan melakukan "feasibility study" di lima lokasi dan akan menyerahkan proposalnya kepada Presiden Jokowi karena Presiden yang akan mengambil keputusan mengenai lokasi Formula E.

"Kami perlu tegaskan bahwa sejak awal, inisiatif, skenario pembiayaan, dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E menjadi domain Pemprov DKI, karena itu semua terkait Formula E menjadi tanggung jawab Pemprov DKI," tambah Faldo.

Menurut Faldo, berbagai dinamika di daerah terkait penyelenggaraan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemangku kebijakan daerah dan penyelenggara berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

"Memang benar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengajukan waktu untuk menghadap Presiden dengan mengajak serta CEO Formula E. Namun sebaiknya Pemprov DKI dan panitia penyelenggara memprioritaskan terlebih dahulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi," jelas Fadlo.

Terkait lokasi penyelenggaraan, jalur balapan, dan termasuk tata kelola, menurut Faldo, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dan kepatutan.

"Kan aneh, apa-apa nanti harus bertemu Presiden terlebih dahulu. Kita punya aturan dan prosedur. Itu saja ukurannya kita bernegara. Superbike Mandalika kemarin
tidak diawali oleh pertemuan CEO-nya dengan Presiden, jadi sekali lagi, kami tegaskan ini ranahnya pemerintah daerah dan penyelenggara," tambah Faldo. (ant)