News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

MA Anulir Soal Pencalegan Mantan Terpidana

Pasal 240 ayat (1) huruf g bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara
Selasa, 3 Oktober 2023 - 09:22 WIB
Ilustrasi putusan majelis hakim Mahkamah Agung terkait dengan uji materi PKPU terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya.
Sumber :
  • ANTARA/Ilustrator/Kliwon

Jakarta, tvOnenews.com - Persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2024 tidak jauh berbeda dengan aturan pesta demokrasi pada tahun 2019.

Disebutkan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ketentuan soal tidak pernah dipidana penjara harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Akan tetapi, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 (PKPU 10/2023), terdapat Pasal 11 ayat (6) yang menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

Begitu pula dalam PKPU 11/2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 10/2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), terdapat Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

Aturan main dalam dua PKPU itu lantas diujimaterikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Saut Situmorang, dan Abraham Samad ke Mahkamah Agung (MA).

Mereka mengajukan permohonan judicial review Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7/2017 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUUXX/2022, dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 terhadap Pasal 182 huruf g UU Pemilu jo. Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Majelis hakim Mahkamah Agung yang diketuai Dr. H. Yulius, S.H., M.H. dalam Putusan Nomor 28 P/HUM/2023 pada hari Jumat, 29 September 2023, mengabulkan permohonan keberatan hak uji materi dari pemohon untuk seluruhnya.

Dalam putusan itu menyatakan bahwa Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum jo. Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022.

Putusan MA akhir September 2023 itu juga menyatakan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g UU No. 7/2017 jo. Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Majelis hakim MA juga menyatakan seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Mejelis hakim juga memerintahkan kepada termohon untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh termohon sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU No. 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023.

Terkait dengan PKPU pencalegan ini, majelis hakim (dalam Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023) menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 bertentangan dengan UU No. 7/2017 dan bertentangan dengan UU No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Ditegaskan pula bahwa PKPU itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas."

Dengan demikian, terdapat pasal-pasal dalam PKPU 10/2023 yang dianulir oleh Mahkamah Agung menjelang penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 3 November 2023.

Sebelum penetapan DCT, sebaiknya KPU segera merevisi PKPU pencalegan. Di sisi lain, partai politik peserta Pemilu 2024 menyiapkan kader terbaiknya agar masuk dalam daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Apabila mencermati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak akan terjadi bongkar pasang pasal dalam setiap produk hukum kepemiluan.

Di lain pihak, KPU perlu pula mempelajari "kesalahan" penyelenggara pemilu periode sebelumnya dalam penyusunan rancangan PKPU agar tidak selalu merevisi aturan main pesta demokrasi di tengah tahapan pemilu.

Khusus persyaratan calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, misalnya, sampai terjadi perubahan saat tahapan tengah berlangsung. Ambil contoh PKPU 31/2018 tentang Perubahan atas PKPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Sebelum merevisi PKPU 20/2018, MA memutuskan peraturan KPU ini bertentangan dengan UU Pemilu.

Begitu pula, PKPU No. 30/2018 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 14/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam PKPU pencalegan, khususnya terkait dengan persyaratan mantan terpidana, tanpa ada frasa "kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana". Padahal, frasa ini termaktub di dalam UU Pemilu.

Dalam Putusan Nomor 46 P/HUM/2018, majelis hakim MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU No. 20/2018 sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan UU No. 7/2017 jo. UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang.

Berdasarkan pengalaman pada penyelenggaraan Pemilu 2019, sebaiknya pemangku kepentingan pemilu yang terlibat dalam pembahasan rancangan PKPU lebih mencermati peraturan perundang-undangan di atasnya.

Ketidakcermatan berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan yang berujung pada pengujian materi produk hukum penyelenggara pemilu terhadap UU Pemilu, UU lain, dan putusan MK ke Mahkamah Agung. (ant/mii)



 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Tolak Malaysia, Hajime Moriyasu Menuju ke Eropa usai Tinggalkan Timnas Jepang

Tolak Malaysia, Hajime Moriyasu Menuju ke Eropa usai Tinggalkan Timnas Jepang

Hajime Moriyasu dikabarkan sedang menuju ke Eropa setelah meninggalkan Timnas Jepang nanti. Sebelumnya, sang pelatih asal Jepang sempat dikaitkan dengan Timnas Malaysia.
Daihatsu Rajai Segmen Mobil di Bawah Rp300 Juta, Pangsa Pasar Tembus 32 Persen

Daihatsu Rajai Segmen Mobil di Bawah Rp300 Juta, Pangsa Pasar Tembus 32 Persen

Daihatsu masih menjadi salah satu pemain utama di pasar otomotif Indonesia, terutama pada segmen mobil di bawah harga Rp300 juta. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, pabrikan asal Jepang tersebut berhasil menguasai 32 persen pangsa pasar di segmen tersebut.
32 Tim Pelajar Ikuti Turnamen BTC 2026

32 Tim Pelajar Ikuti Turnamen BTC 2026

Sebanyak 32 tim SMP dan SMA mengikuti turnamen Basketball Teladan Cup (BTC) 2026 di GOR Bulungan pada 14-28 November 2026. Lebih dari 380 atlet ambil bagian.
Viral di TikTok, Lagu Stop The Wedding! Berasal dari Kisah Nyata Sang Penyanyi

Viral di TikTok, Lagu Stop The Wedding! Berasal dari Kisah Nyata Sang Penyanyi

Pengguna TikTok belakangan ramai menggunakan lagu Stop The Wedding! untuk menceritakan pengalaman asmara yang berujung pada penyesalan. Ternyata berawal dari kisah pahit.
AC Milan Siapkan Transfer Ganda, Endrick dan Tresoldi Masuk Radar Cardinale

AC Milan Siapkan Transfer Ganda, Endrick dan Tresoldi Masuk Radar Cardinale

Klub Liga Italia, AC Milan dikabarkan buka peluang datangkan dua penyerang muda sekaligus. Mereka adalah Endrick dan Nicolo Tresoldi yang masuk radar Rossoneri.
PKB Tak Ajukan Kader untuk Kursi Wapres: Sufmi Dasco Ahmad Sosok yang Tepat

PKB Tak Ajukan Kader untuk Kursi Wapres: Sufmi Dasco Ahmad Sosok yang Tepat

Selain kemampuan komunikasi politik, PKB juga menyoroti faktor kesetiaan Dasco kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai loyalitas tersebut tampak di sosok..

Trending

ICMI One Run 2026 Bukan Sekadar Olahraga, Arif Satria: Momentum Jaga Ukhuwah

ICMI One Run 2026 Bukan Sekadar Olahraga, Arif Satria: Momentum Jaga Ukhuwah

ICMI One Run 2026 bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan menjaga persatuan bangsa. Begini pesan Arif Satria.
Gorontalo Diguncang Gempa Magnitudo 5,4, Ini Kata BMKG Soal Potensi Tsunami

Gorontalo Diguncang Gempa Magnitudo 5,4, Ini Kata BMKG Soal Potensi Tsunami

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi gempa bumi gempa bumi tersebut terjadi pukul 22.41 WIB atau 23.41 WIT.
Hukum Haram Vape dan Rokok Konvensional Kok Berbeda, Ini Kata Ketua MUI

Hukum Haram Vape dan Rokok Konvensional Kok Berbeda, Ini Kata Ketua MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan perbedaan hukum haram rokok elektrik atau vape dan rokok konvensional terletak pada khilafiyah kalangan para ulama.
Reaksi Volimania Korea Usai Hillstate Dibantai, Singgung Megawati Hangestri

Reaksi Volimania Korea Usai Hillstate Dibantai, Singgung Megawati Hangestri

Volimania Korea Selatan memberikan reaksi berupa kritik dan komentar pedas usai Hyundai Hillstate kembali terbantai di Liga Voli Korea 2026-2027. Bahkan para penggemar menyinggung sejumlah nama pemain termasuk Megawati Hangestri.
Bupati Kupang Buka Suara Soal Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi di Rumah Dinasnya

Bupati Kupang Buka Suara Soal Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi di Rumah Dinasnya

Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan tidak ada intervensi hukum, agar kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi yang menyeret namanya dapat menemui titik terang...
Viral Mobil Tiba-tiba Bergerak Maju-Mundur Sendiri Tanpa Pengemudi di Jepara

Viral Mobil Tiba-tiba Bergerak Maju-Mundur Sendiri Tanpa Pengemudi di Jepara

Sebuah rekaman video CCTV memperlihatkan mobil berwarna putih yang sedang terparkir tiba-tiba maju-mundur sendiri di Jepara, Jawa Tengah, viral di media sosial.
Hillstate Terancam Pecat 2 Pemain Asing, Megawati Hangestri Jadi Pertimbangan

Hillstate Terancam Pecat 2 Pemain Asing, Megawati Hangestri Jadi Pertimbangan

Masa depan dua pemain asing Hyundai Hillstate, Megawati Hangestri dan Jordan Wilson, nampaknya bisa mulai terancam setelah tim besutan Kang Sung-hyung itu terpuruk pada awal Liga Voli Korea 2026-2027.
Selengkapnya

Viral