Sudirman Said Tegaskan Jika Aparat Negara Netral Anies-Imin Pasti Menang

Jakarta, tvOnenews.com - Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Sudirman Said menegaskan apabila pihak penyelenggara hingga aparat negara bersikap netral maka terbuka lebar kemenangan bagi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Sering dikatakan oleh teman-teman yang dibutuhkan oleh Anies-Muhaimin untuk menang satu saja yaitu demokrasi. Mungkin kalau demokrasinya benar, InsyaAllah Anies dan Muhaimin akan menang," ujarnya, di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2023).

"Demokrasi benar itu artinya Pemilu jujur, aparatnya netral, penyelenggara negara netral, dan itu InsyaAllah akan menjadi jalan," sambung dia.

Kemudian saat ditanyakan apakah kondisi aparat negara sekarang tidak netral mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang dinilai berpihak kepada Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo.

"Kita punya harapan, bukan kita mengatakan tidak netral. Ya kan kita tahapannya baru daftar ya, jadi kita fokus di KPU," tandas dia.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan para relawan Anies Baswedan pun turut menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk menyampaikan pesan Pemilu netral.

Sebelumnya, Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Tsaqibbirru Re A teregister dengan nomor 55/PPU-XXI/2023. Gugatan yang dikabulkan sebagian tersebut dalam petitum ingin mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK, Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, (16/10/2023).

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, ‘berusia paling rendah 40 tahun’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilihi melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," sambung dia.

Sehingga, Pasal 169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017  tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi ‘berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. (agr/ito)