Lemhanas RI dan BPK RI Perkuat Tata Kelola Keuangan Melalui SIPTL

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI bersama PKN-I BPK RI meluncurkan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). 

Melalui sistem ini, Lemhannas RI berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap hasil temuan rekomendasi BPK-RI melalui aplikasi SIPTL yang lebih efektif dan efesien. 

Aplikasi ini diluncurkan di tengah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) 2024 Lemhannas RI yang dilaksanakan di atas KRI Semarang 594 pada Rabu (7/2/2024). 

"Kami terus berkolaborasi dengan BPK RI dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang akuntabel guna mendukung pencapaian tujuan strategis negara," kata Plt Gubernur Lemhannas RI, Marsdya Maman Firmansyah dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (9/2/2024). 

Menurut Maman yang didampingi Sestama Lemhannas RI Komjen Pol RZ Panca Putra aplikasi SIPTL ini sebagai bukti komitmen Lemhannas RI dalam rangka berupaya mempertahankan hasil penilaian keuangan yang sudah 8 kali berturut-turut sejak 2015 sampai 2022 mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

"Sistem ini akan membantu memantau sejauh mana ketaatan Lemhannas RI dalam memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan yg lebih efektif dan efesien," ungkap Maman. 

Pada sambutannya, Pimpinan PKN I BPK RI Bpk Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan ucapan terimakasih dan selamat atas diluncurkannya Aplikasi SIPTL ini. 

Lemhannas RI kata dia menjadi Lembaga yang pertama kali menggunakan dan meluncurkan aplikasi SIPTL ini di jajaran K/L yg berada dalam pengawasan PKN-I BPK RI. 

"Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah dalam meningkatkan dukungan anggaran bagi Lemhannas RI, mengingat kedudukannya sebagai Lembaga Struktural setingkat kementeriaan yang berada di bawah Presiden," ujarnya. 

Lebih jauh, Nyoman mengatakan dengan tugas Pokok Lemhannas yang mendidik calon pemimpin nasional yang  berwawasan kebangsaan serta memberi kajian strategis kepada Presiden dalam merumuskan Kebijakan strategis, maka sudah selayaknya Lemhannas RI mendapat perhatian serius terkait dukunga anggaran. 

"Kami juga akan mendorong untuk mengirimkan tenaga auditor BPK RI guna mengikuti pendidikan di Lembaga ini," tutupnya. (raa)