Ganjar Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Gratifikasi Bank Jateng, Arteria Dahlan Buka Suara

Jakarta, tvOnenews.com - Politikus PDIP Arteria Dahlan turut menanggapi soal capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK terkait dugaan gratifikasi Bank Jateng.

Anggota Komisi III DPR itu tidak mempersoalkan laporan IPW terhadap Ganjar. 

“Ya silakan saja,” kata Arteria di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).

Dia mengatakan pihaknya sudah biasa berhadapan dengan laporan-laporan dari pihak lain. Asalkan laporan tersebut bisa dibuktikan.

“Kita terbiasa kok ngadepin yang kaya gini, silakan saja kalau memang bisa dibuktikan,” jelas Arteria.

Ganjar Diduga Terima Gratifikasi Miliaran Rupiah

Sebagai informasi, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso melaporkan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan jajaran Direksi Bank Jateng dan pejabat tinggi di Jawa Tengah (Jateng) ke KPK pada Selasa (5/3/2024).

Jajaran Direksi Bank Jateng dan pejabat tinggi di Jateng itu disebut menerima suap dari beberapa perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng.

Sugeng mengatakan dugaan korupsi ini berupa memberikan sebuah cashback berjumlah 16 persen dari total nilai premi. Jumlah itu lalu dibagi rata kepada tiga pihak.

"Nah cashback itu dialokasikan 3 pihak. 5 persen untuk operasional Bank Jateng baik pusat maupun daerah, 5,5 persen untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala daerah," kata Sugeng kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).

Jumlah 5,5 persen itu diduga diberikan kepada Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jateng saat itu.

"Yang 5,5 persen diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP," ungkap Sugeng.

Dia menjelaskan praktik itu sudah berjalan sejak 2014 sampai 2023. 

Jumlah uang gratifikasi yang diterima Ganjar diduga mencapai lebih dari Rp100 miliar.

"Itu diduga terjadi dari 2014 sampai 2023. Jumlahnya besar loh kalau dijumlahkan semua mungkin lebih dari 100 miliar untuk yang 5,5% tuh," jelas dia. (saa/muu)