Legislatif PSI Kecam Pemprov DKI Jakarta Atas Pengalihan Anggaran Bansos KJMU

Jakarta, tvOnenews.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mengalihkan anggaran Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Mahasiswa (KJMU) untuk kepentingan lain dalam APBD 2024. 

Langkah ini dinilai sebagai politisasi alokasi anggaran yang merugikan dan tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Pada rapat Banggar APBD 2024, Fraksi PSI menyatakan penolakan terhadap pemotongan anggaran Dinas Pendidikan serta menegaskan perlunya anggaran yang tepat guna, terutama dalam bidang pendidikan yang merupakan hak mendasar setiap anak.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Elva Qolbina mengatakan Fraksi PSI menyoroti pemotongan anggaran KJMU yang merupakan salah satu program penting dalam memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa. 

Total anggaran untuk program KJMU dan program-program terkait dalam APBD 2023 lalu mencapai Rp. 782 Miliar, namun mengalami pemangkasan hingga hanya Rp. 470.Miliar pada tahun 2024 ini.

"Kami menilai pengalihan anggaran KJMU sebagai contoh konkret dari politisasi alokasi anggaran di tingkat Pemerintah Daerah, di mana keputusan anggaran menjadi subjek kepentingan politik tahunan," ujar dia, melansir keterangan resmi, Kamis (7/3/2024).

Fraksi PSI menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pendidikan anak-anak dari dampak politisasi anggaran. Mereka mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk melakukan pergeseran anggaran yang lebih bijaksana dan memprioritaskan bidang pendidikan.