Aksi Dukung Hasil Pemilu 2024 Mulai Tandingi Massa di KPU, Seruan untuk Legawa Terima Keputusan Terdengar

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah massa pendukung hasil Pemilu 2024, mulai memadati gedung KPU menandingi massa yang menolak pengumuman hasil pemilu.

Informasi yang diterima, mereka meminta kepada penolak hasil Pemilu 2024 untuk legawa menerima keputusan dari rakyat.

"Jangan memprovokasi masyarakat untuk menolak hasil pemilu yang telah diselenggarakan, " kata salah satu orator di lokasi, Rabu (20/3/2024).

Dia juga meminta kepada mereka untuk tidak membuat rusuh di tengah masyarakat yang telah damai.

Jarak pendukung hasil pemilu dan penolak hasil pemilu hanya berjarak sekitar 200 meter, sehingga terdengar saling beradu orasi antara massa. 

Kepolisian pun telah menempatkan anggota Brimob dan TNI guna melakukan penjagaan di sekitar gedung KPU.

Beberapa personel Brimob membawa pelontar gas air mata. Penjagaan di sekitar gedung KPU juga diperketat.

KPU RI menyebut pengumuman hasil Pemilu 2024 disampaikan setelah waktu berbuka puasa atau sekitar pukul 18.06 WIB.

"Nah, mungkin kalau waktu definitifnya kemungkinan pasca kita, ambil jeda sampai menjalankan ibadah puasa, ya, waktu berbuka, semacam itu," kata Anggota KPU RI August Mellaz. 

Mellaz menjelaskan KPU RI akan menyelesaikan beberapa pemilihan anggota legislatif terlebih dahulu. Kemudian, kata dia, merekap dua provinsi tersisa, yakni Papua Pegunungan dan Papua.

"Setelah itu kami akan lihat pasca-pleno selesai, pembacaan hasil dari pemilu tingkat provinsi selesai dan kemudian kami tetapkan. Selanjutnya, tentu kami akan melalui proses atau tahap berikutnya terkait dengan penetapan," ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya memperkuat pengamanan terkait putusan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat pada hari ini, dengan menerjunkan sebanyak 4.376 personel.

"Sebanyak 4.376 personel ditempatkan di sejumlah titik, pertama di Monas, ada 550 personel, di Bawaslu 530 personel, sektor KPU ada 2.355 personel, kemudian di sektor DPR RI ada 940 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. 

Ade Ary menambahkan pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di beberapa lokasi. Namun penerapannya lebih bersifat situasional (mengikuti dinamika di lapangan).

Dia juga mengimbau masyarakat yang hendak melakukan aksi unjuk rasa agar tidak melakukan tindakan anarkis.

"Kami mengimbau mari sama-sama saling menjaga dengan mengikuti aturan saat menyampaikan pendapat serta menjaga keamanan dan ketertiban sehingga warga yang beraktivitas di sekitar lokasi tidak terganggu," katanya.(ant/lpk)