AMIN Siapkan 1.000 Pengacara Gugat Sengketa Pilpres 2024, Kelakar Yusril: Enggak Muat di MK

Jakarta, tvOnenews.com - Mencuat di media massa soal kabar kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) bakal kerahkan 1.000 pengacara untuk menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Kabar itu pun sampai ke telinga Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, sehingga membuatnya tertawa lepas dan berkelakar. 

"Kalau 1.000 kan enggak muat di sidang MK kan, terlalu banyak," kelakar Yusril kepada wartawan di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (21/3/2024).

Lanjutnya, TKN Prabowo-Gibran hanya menyiapkan 35 orang advokat untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 itu. 

Bahkan, katanya, MK pasti akan membatasi jumlah pengacara yang masuk ke dalam ruang sidang nantinya. Maka dari itu, pihaknya sepakat untuk mengatur 35 advokat tersebut agar dapat masuk secara bergiliran.

"Saya sudah mengatakan kepada mereka bahwa kemungkinan pasti akan dibatasi oleh MK, berapa orang yang boleh masuk ke ruang sidang ya. Nanti kami akan insya Allah bergantian paling yang tetap hadir itu ya ketua, sekretaris dan para wakil ketua itu mungkin akan terus hadir," bebernya.

"Tapi anggota tim pembela yang lain mungkin akan hadir secara bergantian di ruang sidang MK," tambahnya.

Diketahui sebelumnya, Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) telah menyiapkan 1.000 pengacara dari tim hukum Timnas Amin untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

"Pengacara dari tim hukum Amin ada 1.000 orang yang akan support di MK," ujar Juru Bicara Timnas AMIN, Iwan Tarigan dalam keterangannya, Jumat (15/3/2024).

Bahkan, dia jelaskan bahwa tim hukum Timnas Amin memang sudah mengantongi sejumlah data hingga dugaan kecurangan saat Pemilu 2024 berlangsung. Lantas gugatan tersebut bakal diajukan di waktu yang tepat.

Selain itu ia pun mengaku,  tim hukum Timnas Amin sudah sangat siap dalam menghadapi gugatan Pilpres 2024 nanti.

"Kami sudah memiliki data dan bukti yang lengkap untuk menggugat berbagai kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi mulai dari proses lelang sistem informasi KPU sampai menjadi sistem informasi digunakan saat ini (Sirekap)," pungkasnya. (aag)