Ganjar Tolak Gabung Pemerintahan Prabowo, Bambang Pacul PDIP: Itu Kewenangan Ketum Partai

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul buka suara ihwal pernyataan paslon nomor urut 3 sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo terkait posisinya setelah di pemerintahan baru.

Ganjar selaku calon presiden (capres) yang diusung PDIP itu mengaku tolak gabung berada di dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024.

Menanggapi hal tersebut, Bambang Pacul menjelaskan bahwa posisi partai untuk tetap berada di pemerintah atau menjadi oposisi adalah keputusan ketua umum (Ketum) partai.

Dalam hal ini, yang memiliki kewenangan memutuskan menjadi oposisi atau tidak adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Karena keputusan semuanya berasal dari penentuan yang ditetapkan oleh Megawati. Disampaikan langsung oleh Bambang Pacul di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).

"Bahwa persoalan PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintah dan kerja sama atau di luar pemerintah, itu kewenangannya di Ketum sesuai keputusan Kongres," ujar Pacul.

Dia menyebutkan jika Megawati memutuskan bahwa terkait PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran, maka semua kader partai harus patuh.

"Kalau Ketum kemudian memutuskan kita akan pada posisi x misalnya, ya kita akan ikut itu. Jadi tidak berada pada posisi kita berpendapat, kita bukan pengamat," pungkas Pacul.

Pasalnya pada saat Sidang Sengketa Pilpres atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024, Ganjar beserta pasangan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD dan jajaran pendukungnya.

Bersikeras terhadap penyampaian poin-poin yang disampaikan terkait adanya dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 yang lalu.

Bahkan Ganjar memberikan sikap pernyataannya tidak akan balik badan demi memperjuangkan demokrasi.

Lantaran adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam upaya memenangkan paslon tertentu. (saa/hap)