Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) jangan dikaitkan dengan gelaran Pilpres 2024.
Hal ini dia sampaikan dalam sidang lanjutan sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Presiden).
"Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu," jelas dia, di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Eks Ketum Muhammadiyah ini pun mengatakan jangan bansos dikaitkan dengan pesta demokrasi karena skema pembagiannya sudah direncanakan sejak awal.
"Perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya," tuturnya.
Lewat bansos yang dibagikan pula, Muhadjir berharap dapat menghapus kemiskinan ekstrem.
Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Kubu 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis mengaku puas dengan apa yang disampaikan oleh 9 saksi ahli dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2024.
Load more