Tak Banyak Semua Warga Tahu Pemicu Konflik di Papua, JK Bongkar Masalah Ini ke Prabowo-Gibran

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK mengungkapkan pemicu konflik di Papua yang hingga kini tak kunjung selesai.

Salah satunya yaitu ketidakadilan ekonomi hingga masyarakat Papua menyebut Indonesia menjajah wilayahnya.

JK menjelaskan, masyarakat di Papua ingin merdeka karena merasa hasil pendapatan daerah dirampok pemerintah pusat.

"Papua tuntutannya ingin merdeka karena merasa dijajah dulu kita dianggap merampok Papua," kata Jusuf Kalla saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (25/4/2024).

Selain itu, konflik di tanah Papua ialah banyaknya pejabat mulai dari gubernur hingga bupati yang terlibat kasus korupsi juga menjadi persoalan.

Sehingga, masyarakat tak menerima manfaat anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat.

"Banyak (anggaran) dikorupsi. Karena gubernur, bupati, wali kota banyak masuk penjara, tetapi rakyatnya tidak menerima (manfaat), ini persoalannya," katanya.

JK menjelaskan bahwa pendapatan Papua dari gas hingga Freeport lebih dari Rp20 triliun ditambah gelontoran dana dari APBN yang mencapai puluhan triliun dari pendapatan asli daerah (PAD).

Dia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak merampok hasil pendapatan Papua, justru menyubsidi besar-besaran.

"Saya kasih data waktu itu pajak, pendapatan gas, pendapatan Freeport kurang lebih Rp 20 triliun. Tapi kita kasih ke Papua dari APBN untuk otsus dan lainnya per tahun Rp 35 triliun pada waktu itu. Bukan kita merampok, kita mensubsidi besar sampai sekarang pendapatan Papua kurang lebih Rp 40 triliun tapi anggaran kita ke Papua Rp 85 triliun, jadi kita subsidi besar-besaran, bukan merampok, bukan," ucapnya.

Usai memberi kuliah umum, JK memberi saran kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk melihat lebih dalam situasi di Papua.

Dia menilai perlunya pendekatan mendalam kepada masyarakat di Papua untuk menangani persoalan tersebut.

"Ya konflik itu kita harus selesaikan dengan baik, saling memahami masalahnya. Perlu pendekatan dan pengertian, seperti katakan tadi, pandangan-pandangan lihat masyarakat di Papua seakan-akan Indonesia ini merampok Papua, mengambil kekayaan," kata JK.

"(Saran untuk pemerintahan 2024-2029), harusnya ada pendekatan seperti itu, memberikan pemahaman dan juga dengan, yang terjadi sebenarnya. Begitu banyak ruang tapi begitu banyak korupsi juga, ini hal yang harus diatasi, sehingga dana dari yang besar, kemakmuran itu betul-betul dinikmati oleh rakyat banyak tidak hanya kepada elite," sambungnya.(rpi/lkf)