Bagi Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejaherakan rakyat. Sebab, lanjut Sangap, masyarakat memilih Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden sekaligus sudah percaya sepenuhnya bahwa kedua figur tersebut sudah memiliki orang yang tepat dalam menjalankan program pemerintahan yang dapat mensejahterakan rakyat.
"Jadi, bergabung dengan pemerintahan sejatinya jangan diartikan bisa menempatkan kadernya di Kabinet. Karena, hal itu sepenuhnya hak prerogratif Prabowo-Gibran yang dipercaya masyarakat untuk memimpin Indonesia. Tentunya, Prabowo tak mau mengecewakan rakyat," tutur Sangap.
"Bila ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo, maka parpol tersebut jangan maksa minta jatah menteri, ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan prabowo, dan fraksinya di DPR wajib dukung kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran," tandas Sangap. (ebs)
Load more