Gerindra Ogah "Kawin Lagi" dengan PKS Buntut Klaim Sepihak Penentuan Cabup Pilkada Garut

Garut, tvOnenews.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerinda Garut, versus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Garut, mulai memanas. 

Partai Gerindra Garut membantah pernyataan sikap koalisi Helmi Budiman, selaku ketua DPD PKS Garut, yang mengklaim telah berkoalisi untuk menentukan calon Bupati-Wakil Bupati Garut. 

Fraksi partai Gerindra Garut, kini di Pilkada 2024 Garut seakan ogah "kawin" politik dengan PKS.

Dulu bak suami istri kini bercerai, DPC partai Gerindra Garut, dan PKS Garut, pecah kongsi dalam proses menghadapi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Garut 2024. 

Bendahara DPC Gerindra Garut, Agus Sutarman, menegaskan partainya merupakan partai terbuka untuk menjajaki komunikasi politik dengan partai mana pun. 

Namun apa bila ada klaim sepihak maka itu dianggap tidak beretika, karena Gerindra Garut, perlu membahas dengan internal termasuk DPP dan DPD.

Baca Juga

Soal Laporan Hakim Konstitusi Adies Kadir, Rudianto Ingatkan MKMK: Prinsip Ini Harus Dipedomani

"Membuka komunikasi dengan siapa pun kita lakukan, dengan Golkar kita ada kesepakatan, dengan PKB juga, itu materinya terkait Pilkada damai, bukan pembahasan koalisi menenyikan sosok calin Bupati - wakil Bupati. Tapi PKS seolah meng klaim sepihak, bahwa komunikasi Gerindra-PKS sudah koalisi, bahkan menyatakan dirinya (Helmi) memposisikan calon bupatinya, sementara calon wakilnya masih dicari. Ini yang saya tidak sepakat, jadi kita sampaikan klarifikasi ini sebagai bantahan koalisi dengan PKS," kata Agus Sutarman, bendahara DPC Gerindra Garut, Minggu (9/6/2024).

Secara resmi fraksi Gerindra Garut, membuat pernyataan sikap, bahwa ada 5 poin penting dalam menyikapi klaim sepihak mantan wakil Bupati Garut, Helmi Budiman itu.  

"Pertama, keputusan Gerindra berkoalisi dengan PKS dan Nasdem tersebut diambil tanpa melalui pembicaraan dan pembahasan terlebih dahulu di internal struktural DPC Gerindra Garut maupun dengan kandidat yang mendaftar dari Partai Gerindra. Keputusan ini juga tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan DPD dan DPP Partai Gerindra," tambah Agus.

Poin kedua tentang pendahuluan koalisi antara PKS dan Partai NasDem, partai Gerindra tak pernah ada komunikasi awal.

"Keputusan koalisi tersebut bagi Gerindra sangat merugikan dan tidak mencerminkan spirit Partai Gerindra sebagai partai besar. Keputusan ini juga tidak mempertimbangkan potensi kandidat yang mendaftar di Partai Gerindra," jelasnya.