Cak Imin Terang-terangan Sebut 5 Kader NU yang Temui Presiden Israel itu Memalukan, katanya...

Badung, tvOnenews.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ikut merespons soal lima kader Nahdlatul Ulama (NU) bertemu Presiden Israel Isaac Herzog di tengah aksi genosida di Palestina.

Cak Imin menjawab dengan singkat dan mengatakan bahwa soal itu sebenarnya bukan urusannya tapi dia menilai hal tersebut sangat memalukan. 

Menurutnya mereka seperti tidak mengetahui soal urusan itu.

"Itu bukan urusan kita tapi memalukan. Iya kayak nggak mengerti urusan," kata Cak Imin,   usai menghadiri acara Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Wilayah III di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (17/7) sore. 

^{5 tokoh muda NU yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. (IST)}

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai PKB Muhammad Hanif Dhakiri juga ikut mengomentari soal lima kader NU ke Israel. 

Baca Juga

Tambakberas Bersolek Sambut Muktamar NU ke-35, Siapkan Infrastruktur hingga Akomodasi untuk 6 Ribu Peserta

Ia menegaskan, bahwa intinya PKB itu pro atau mendukung Palestina.

"Tapi intinya kalau kami PKB ini iya tetap pro terhadap Palestina. Jadi kami ikut menyayangkan. Itu, soal sensitivitas terhadap perasaan orang yang sedang berjuang kemerdekaan di Palestina. Rakyat Palestina yang begitu menderita dengan perang," ujarnya. 

Sebelumnya, lima orang Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. 

Kelima nahdliyin itu di antaranya Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Syukron Makmun dan Izza Annafisah Dania. Namun hingga kini belum jelas kapan pertemuan tersebut terjadi.

Pertemuan itu menuai kecaman publik berbuntut permintaan maaf dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Saya mohon maaf kepada masyarakat luas, seluruhnya, bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel, melakukan engagement di sana," ujar pria yang akrab disapa Gus Yahya ini salam konferensi persnya kemarin. 

PBNU Tidak Bertanggung Jawab Soal Kader NU Temui Presiden Israel

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menegaskan NU tidak bertanggung jawab terhadap lima tokoh muda NU yang berangkat ke Israel dan menemui Presiden Israel Isaac Herzog.

Dia mengaku sudah meminta keterangan kepada sejumlah lembaga di bawah naungan PBNU terkait pertemuan itu. Kata dia, seluruh lembaga itu tidak memberikan izin untuk bertemu Presiden Israel.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU ini bahwa lembaga-lembaga ini yang personilnya ada yang berangkat ke Israel itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

“Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempo hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan semua hubungan kerja sama antarlembaga di lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU.

"Perlu saya sampaikan di sini bahwa, pertama kebijakan PBNU mengenai engagement, hubungan kerja sama dan sebagainya adalah bahwa hubungan kerja sama kelembagaan baik di lingkup domestik pada level nasional ataupun lebih-lebih lagi engagement internasional harus melalui PBNU," jelas Gus Yahya.

Dia menyebut jika ada pengurus PBNU tingkat daerah yang ingin melakukan kunjungan atau kerja sama antarlembaga negara harus melalui PBNU pusat.

Oleh karena itu, PBNU tidak bertanggung jawab atas pertemuan lima tokoh muda NU karena tidak dapat izin dari organisasi tingkat pusat.

"Semua engagement yang tidak melalui prosedur tersebut ini bukan engagement kelembagaan dan organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab di dalam engagement tersebut," ujar Gus Yahya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan NU terkait isu Israel dan Palestina adalah tidak akan melakukan keterkaitan manapun.

Adapun satu-satunya hal yang akan dilakukan NU soal isu Israel dan Palestina adalah untuk membantu rakyat Palestina dari penjajahan.

"Tidak melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel dan Palestina ini, kecuali untuk tujuan-tujuan membantu rakyat Palestina, tidak boleh ada tujuan lain," tandasnya. (saa/awt/muu)