Ketum B8C Andrio Wanti-wanti Parpol Tak Memilih Kandidat Pilkada 2024 Sesuai Isi Tas

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum (Ketum) Barisan 8 Center (B8C), Andrio Caesario menyoroti para partai politik (Parpol) yang telah mulai merekomendasikan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024 nanti. 

Andrio berpesan agar para parpol yang mulai merekomendasikan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 untuk berhati-hati dan jeli melihat para kandidat untuk diberikan kepercayaan.

“Semua parpol harus bersama-sama berkomitmen dalam membangun bangsa dengan melahirkan calon-calon yang berintegritas dan berkapasitas sebagai pemimpin, ujar Andrio kepada wartawan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Andri berharap para parpol bisa melahirkan kader-kader yang bersih dan bisa diakomodir partai sebagai pertimbangan sebagai calon pemimpin daerah yang mewujudkan Indonesia bersih dari masa kelam yang pahit sebelumnya. 

“Jadi bukan hanya mengandalkan ‘isi tas’ saja. Jangan sampai ada pemimpin di daerah nantinya yang berwatak maling dan rakus akan merusak tatanan bangsa,” ungkap politikus yang juga pengusaha muda itu. 

Andrio yang juga ikut andil dalam pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 juga berharap para Ketum Parpol peka dan investigasi kepada jajaran di wilayahnya agar untuk tak tergiur oleh isi tas calon yang diusung tanpa melihat latar belakang dan integritasnya.

Baca Juga

Tuju Dua Tahun Pemerintahan Era Prabowo-Gibran, Masyarakat Diajak Kawal Program MBG

“Harus melahirkan pemimpin yang berintegritas. Karena kalau hanya mengandalkan ‘isi tas’, maling dan koruptor bahkan teroris juga bisa maju dalam pilkada dan itu sangat tidak bagus bagi pertumbuhan bangsa ini menuju Indonesia Emas,” katanya. 

Andrio menuturkan hal tersebut sesuai yang disampaikan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang berpesan untuk tak memilih pemimpin atau kader yang punya rekam jejak buruk. 

Apalagi kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau mental maling. 

“Indonesia harus punya para pemimpin daerah yang mampu membawa perubahan sesuai harapan anak bangsa. Jadi bila perlu para penegak hukum seperti KPK, BPK dan pihak intelejen ikut dilibatkan untuk memberikan juga rekomendasi terhadap parpol seperti fit and proper test maupun tim penilai akhir, agar kontestasi politik menjadi sangat bermutu walaupun semua keputusan ada di DPP partai,” pungkasnya. (raa)