Eks Pejabat MA Diperiksa Kejagung Usut Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan pejabat di Mahkamah Agung RI berinisial ZR akan dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung RI. Yang bersangkutan telah dibawa ke Jakarta untuk mengusut kasus dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur. 

Kepala Kajati Bali, Ketut Sumedana mengatakan bahwa ZR sebelumnya telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Bali. Namun saat ini Eks Pejabat MA itu dibawa ke Jakarta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

“Kalau pemeriksaan di Kejati Bali memang ada dari sore sampai malem, hari ini yang bersangkutan dibawa ke Jakarta," kata Ketut, kepada wartawan, pada Jumat (25/10/2024).

Sementara itu Ketut belum menjelaskan secara detail terkait materi pemeriksaan termasuk status hukum terhadap ZR. Sebab hal tersebut merupakan kewenangan Kejagung.

"Mengenai ada tersangka baru silakan tanyakan ke Kejagung," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. 

Baca Juga

KPK Ungkap Mantan Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono Diduga Pakai Uang Gratifikasi untuk Biayai Nikahan Anak

Tiga hakim itu terbukti mendapatkan suap dari pengacara LR dengan tujuan memberikan vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur terkait kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.  

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengungkapkan, bahwa selain 3 hakim tersebut, LR sebagai pengacara Ronald Tannur juga dijadikan tersangka kasus suap.

“Setelah dilakukan pemeriksaan pada hari ini Jaksa Penyidik pada Jampidsus menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, HH dan M, serta Pengacara LR sebagai tersangka," kata Abdul Qohar saat konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Qohar menjelaskan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan kuat tindak pidana korupsi. Para tersangka juga langsung dilakukan penahanan.

“Dilakukan penahanan di rutan untuk 20 hari ke depan," jelasnya.

Para hakim sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (2) Juncto Pasal 6 Ayat (2) Juncto Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 12B Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. 

Sementara terhadap pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) Juncto Pasal 6 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (ars/iwh)