Sidang Sengketa Pilkada, Pengacara OC Kaligis Beberkan Fakta soal Pemilih Siluman dan Tanda Tangan Palsu

Jakarta, tvOnenews.com - Tim hukum pasangan H. Nasrun Umar-Lia Anggraeni (HNU-LIA) mengungkapkan fakta pemilih siluman, pemilih ganda dan bukti tanda tangan palsu dalam pilkada kabupaten Muara Enim yang berjalan pada 27 November lalu. 

Pengacara kondang Prof. OC Kaligis yang menjadi tim hukum HNU-LIA, mengatakan praktek kecurangan tersebut berlangsung massif di Pilkada Muara Enim. 

“Selanjutnya setelah melakukan pengecekan absensi dari beberapa TPS, ternyata ditemukan kecurangan- kecurangan yang menunjukkan daftar pemilih tetap ganda dan surat suara siluman."

"Sementara pada TPS 02 Kecamatan Lubai Ulu, yakni pada nomor absen 135 dan 136 diduga ditandatangani oleh orang yang sama bernama Isdarita,” ujar OC Kaligis dalam sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Pada banyak TPS yang lain, juga ditemukan fakta pemilih siluman. Misalnya pada TPS 06 kelurahan Tegal Rejo (kecamatan Lawang Kidul), jumlah pemilih sebanyak 584 orang, padahal jumlah pemilih dalam DPT hanya 258 orang. 

Pun pada TPS 01 desa Gula Baru di kecamatan Ujan Mas, jumlah suara di Sirekap tertulis 403 suara. 

Baca Juga

KPK Persilahkan Tersangka Kasus Suap BPK Angga untuk Jadi Justice Collaborator, Tapi Harus Ungkap Aktor Lebih Tinggi

Padahal jumlah pengguna hak pilih pada 27 November tersebut tercatat hanya 318 pemilih. Kondisi yang sama juga terjadi di kecamatan Lawang Kidul.

“Ada 326 jumlah surat suara siluman di TPS 06 Tegal Rejo. Sementara di TPS 01 Gula Baru, ada 85 pemilih siluman. Di TPS 06 Tawang Rejo (Lawang Kidul) ada selisih sebanyak 326 pemilih yang tidak tercatat dalam DPT, DPK maupun DPDTB,” ujar OC Kaligis. 

Sementara itu, fakta pemilih ganda dan tanda tangan palsu terjadi di TPS 001 Air Lintang di Kecamatan Muara Enim dan TPS 001 Muara Gula Baru di Kecamatan Ujan Mas serta sebagian besar TPS di Kecamatan Empar Petulai Dangku. 

Pada keseluruhan TPS tersebut, ditemukan persamaan tanda tangan dalam DPT alias tanda tangan palsu yang justru tidak menghadirkan tanda tangan pemilih terdaftar pada daftar (checklist) kehadiran. 

“Terdapat DPT dengan nama yang sama (sehingga) patut diduga sebagai pemilih ganda. Lalu adanya kesamaan tanda tangan di DPT maupun DPK, namun pada checklist kehadiran tidak ada tanda tangan pemilih yang terdaftar di DPT,” tegas Kaligis.