Kuota Rusun Disabilitas di DKI Belum Terpenuhi, DPRD Desak DPRKP Segera Bertindak!
- dok. DPRD DKI Jakarta
Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi, menyoroti masih belum terpenuhinya kuota rumah susun (Rusun) untuk penyandang disabilitas di Jakarta.
Ia mengingatkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk segera memenuhi kewajiban yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Menurut Ghozi, dalam Pasal 70 huruf (i) Perda tersebut, Pemprov DKI wajib menyediakan minimal 8 persen unit Rusun bagi penyandang disabilitas. Namun, hingga kini, aturan itu belum sepenuhnya dilaksanakan.
“Ini memang mengamanatkan, mewajibkan kepada DPRKP untuk memastikan 8 persen hunian Rusun diperuntukkan bagi penyandang disabilitas,” ujar Ghozi, dalam keterangan tertulis, Kamis (6/2).
Ia menambahkan, DPRKP memang tengah berusaha memenuhi amanat Perda, tetapi hingga saat ini target tersebut belum tercapai.
“Kami menyampaikan bahwa teman-teman DPRKP akan terus berjuang untuk bisa memenuhi amanat Perda,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Meli Budiastuti, mengakui bahwa kuota 8 persen untuk penyandang disabilitas belum terpenuhi.
“Kita nanti hitung dulu ya, nanti kita data dari UPRS kita rekap. Kelihatannya belum sampai delapan persen karena Perda ini baru berlaku 2022,” kata Meli.
Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengakomodir permintaan penyandang disabilitas ke depannya.
“Untuk mencapai ke sana pasti kita akan akomodir semua permintaan untuk disabilitas,” tambahnya.
Selain itu, Meli juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitas Rusun agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
“Udah ada fasilitas, tapi belum memadai. Karena untuk yang pakai kursi roda dibutuhkan ruang lebih luas, kamar mandinya pintunya lebih besar, seperti itu,” tandasnya. (agr/nba)
Load more