Sindiran Pedas Kader PKB soal Ormas: Bubarkan FPI Bisa, Yang Bikin Warga Resah Nggak Dibubarkan

Jakarta, tvOnenews.com - Belakangan ini wargante dihebohkan sindiran pedas Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan ke pemerintah soal organisasi masyarakat. 

Hal itu mencuat di akun media sosial X,@UmarHasibuan_ yang dikutip pada Minggu (11/5/2025).

Dari pantauan tvOnenews.com, dia mengunggah petikan berita yang bergambar Presiden Prabowo Subianto, dengan tajuk berita 'Resah soal Ormas, Prabowo Minta Jaksa Agung dan Kapolri Cari Jalan Keluar'

Bahkan, dalam unggahan tersebut, ia menuliskan sindiran pedas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"FPI bisa pemerintah bubarkan, kenapa yang sudah jelas bikin warga resah dan susah nggak dibubarkan," kata Umar di X @UmarHasibuan_ (11/5/2025).

Tak hanya itu saja, dia juga menekankan kepada pemerintah agar berlaku adil

Baca Juga

PKB Sebut Ambang Batas Parlemen Idealnya 5 sampai 7 Persen

"Berlakulah dengan adil," ucapnya.  

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan merasa terganggu dengan aktivitas sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang dianggap telah merusak stabilitas iklim usaha.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi.

Ia menyatakan bahwa Presiden telah mengambil langkah dengan mengadakan pertemuan bersama Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI guna membahas penanganan ormas yang dinilai meresahkan.

“Jadi, Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah. Dan beberapa hari lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap, terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, dikutip, Minggu (11/5/2025).

Lebih lanjut, Prasetyo menyebutkan bahwa pendekatan tersebut dilakukan untuk mencegah terganggunya kegiatan ekonomi dan menjaga ketertiban sosial.

“Supaya tidak mengganggu iklim usaha dan (tidak) mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyinggung bahwa tindakan premanisme yang dibungkus dengan identitas ormas tidak bisa dibenarkan. 

Bila ditemukan pelanggaran hukum, pemerintah tak akan ragu menjatuhkan sanksi, terutama dalam kasus-kasus pidana yang tidak dapat ditoleransi.

Untuk diketahui, sampai berita ini diterbitkan, pihak tvOnenews.com mencoba konfirmasi soal pernyataan tersebut ke Umar Hasibuan. (aag)