Dari Aktivis ke Komisaris PLN, Ade Armando Kini Terima Rp2 Miliar per Tahun

Jakarta, tvOnenews.com – Ade Armando kembali bikin geger! Bukan karena cuitan kontroversialnya di media sosial, tapi karena kursi empuk yang kini didudukinya sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP), anak usaha dari raksasa energi Indonesia, PT PLN (Persero).

Politikus nyentrik dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengonfirmasi langsung penunjukannya sebagai komisaris. “Benar, mulai aktif Kamis kemarin,” ujar Ade saat dikonfirmasi, Jumat (4/7/2025).

Penunjukan Ade muncul usai dokumen RUPS PLN NP beredar luas di media sosial. Dalam struktur baru, ia duduk di jajaran Dewan Komisaris bersama Edi Srimulyanti yang menjabat sebagai Komisaris Utama.

Tapi yang paling menyita perhatian tentu saja: berapa tebal dompet Ade setelah duduk sebagai komisaris?

Gaji Fantastis: Tembus Rp2 Miliar per Tahun!

Mengacu pada Laporan Tahunan 2024 PLN NP dan SK Pemegang Saham Mayoritas, posisi Ade sebagai anggota dewan komisaris diganjar honorarium bulanan Rp106.920.000. Itu belum termasuk:

Baca Juga

PAN Godok Zulhas Jadi Cawapres 2029, PSI Serahkan ke Prabowo: Bos Kita yang Tentukan

• Tunjangan transportasi: Rp21.384.000/bulan

• Tunjangan komunikasi: Rp1.000.000/bulan

• THR: Setara 1x honorarium

• Tantiem tahunan: Mulai dari Rp393 juta hingga Rp673 juta, tergantung performa!

Jika ditotal, pendapatan tahunan Ade Armando sebagai komisaris PLN NP bisa mencapai lebih dari Rp2 miliar. Tak heran publik berspekulasi: PSI makin nyentrik, makin tajir?

Dari Dosen, Influencer, ke Komisaris

Dulu dikenal sebagai dosen komunikasi, Ade Armando melonjak namanya sebagai pendukung keras Jokowi dan aktivis media sosial. Kini, langkah politiknya sebagai elite PSI tampaknya membuka jalan ke lingkaran kekuasaan ekonomi BUMN.

Publik pun bertanya-tanya: apa syarat utama jadi komisaris? Kompetensi, loyalitas, atau... kedekatan politik?

Meski begitu, secara legal, penunjukan komisaris anak usaha BUMN merupakan wewenang pemegang saham mayoritas. Ade Armando hanya satu dari deretan tokoh politik yang kini menikmati kursi bergaji tinggi di lingkup BUMN. (nsp)