Survei Membuktikan Polri, Kejagung dan KPK Lembaga Penegak Hukum Terbaik

Jakarta, tvOnenews.com - Rumah Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kinerja lembaga penegak hukum di Indonesia. Hasil Survei yang dipublikasikan pada Rabu (27/8/2025) itu menempatkan Polri sebagai salah satu institusi yang paling dipercaya publik. 

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mengatakan hasil survei yang dilakukan pihaknya itu menjadi kabar gembira buat Polri, korps baju cokelat itu mulai mendapatkan tempat di hati publik dengan berbagai gebrakan dan prestasi, citra positif ini kata Fernando mesti dipertahankan Polri dengan terus menggenjot kinerja mereka. 

"Mengenai kepolisian. Saya kira ini bagian dari polisi presisi yang harus terus dilanjutkan oleh internal kepolisian supaya mereka betul-betul bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat dan bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat," kata Fernando. 

Adapun survei Rumah Politik Indonesia menunjukkan Polri menjadi lembaga nomor satu dengan kinerja paling mentereng di banding lembaga penegak hukum lainnya, Polri mendapat presentase 20,11 persen. 

Berikutnya adalah KPK sebesar 20,9 persen disusul Kejaksaan Agung sebesar 20,5 persen. Sementara dua lembaga lain di urutan terbawah adalah Pengadilan dan Mahkamah Konstitusi dengan masing-masing memperoleh 18,51 persen dan 17,21 persen. 

Survei yang berlangsung di 34 Provinsi dari tanggal 22 hingga 26 Agustus 2025 tersebut melibatkan 1.525 orang yang berasal dari berbagai latar belakang. 

Baca Juga

Singgung Soal Amanat Reformasi, PIP Indonesia Tegas: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

Selain kinerja secara umum, Polri juga menjadi salah satu lembaga yang paling dipercaya publik dalam penegakan kejahatan siber dan kriminalitas baru dengan persentase, lembaga ini bersaing ketat dengan Kejaksaan Agung yang berada di urutan ke dua dengan 22.32 persen, kemudian KPK sebanyak 22.29 persen responden, lalu MK sebanyak 19.75 persen, dan terakhir Pengadilan dengan persentase sebesar 12.57 persen.

Tak sampai disitu, Polri juga menjadi salah satu lembaga terbaik dalam reformasi peradilan dengan persentase sebesar 20,6 persen setelah Kejaksaan Agung sebesar 20, 9 persen disusul KPK sebesar 20,4 persen, kemudian Mahkamah Konstitusi sebesar 16,21 persen dan Pengadilan sebesar 9, 52 persen.  

"Kemudian untuk penilaian publik mengenai Lembaga Penegak Hukum manakah yang paling memiliki kinerja terbaik dalam hal khusus yaitu Pemberantasan Korupsi. Sebanyak 21.23 persen responden menilai KPK yang paling memiliki kinerja terbaik, lalu diikuti dengan Polri yang memiliki selisih tipis sebesar 21.20 persen, kemudian sebanyak 21.17 persen responden menilai Kejaksaan Agung RI, lalu MK sebanyak 19.21 persen, dan terakhir Pengadilan dengan persentase sebesar 17.03 persen," tutur Fernando Emas

Dari hasil survei tersebut dapat di lihat bahwa, Polri, Kejaksaan Agung dan KPK selalu bersaing ketat mendapatkan tempat dihati publik dengan selisih yang lumayan tipis. Menurut Fernando, ketiga lembaga ini memang layak mendapat perhatian publik setelah mereka mulai berbenah. 

"Ya, saya kira kan memang ketiga lembaga ini coba memperbaiki diri dengan misalnya seperti KPK dengan kinerjanya. Kalau kita lihat kan belakangan ini, KPK coba menunjukkan kinerjanya melalui OTT, ataupun terakhir ada kasus yang cukup mendapatkan perhatian masyarakat. Terus kemudian Kejaksan Agung juga kan sama. Mereka juga menunjukkan kinerjanya terkait dengan penangkapan-penangkapan, ataupun proses hukum yang ditangani, dan nilainya itu cukup fantastis," ucapnya. 

Sementara itu untuk dua lembaga lain yakni Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan yang selalu di urut paling bawah dalam survei tersebut, kata Fernando kedua institusi tersebut mesti segera berbenah diri dan melakukan perbaikan, setidaknya hasil survei ini menjadi masukan dan bahan refleksi

"Dan kalau yang dua lagi, Mahkamah Konstitusi dan Peradilan, ini saatnya mereka coba memperbaiki diri kira-kira apa sih yang memperburuk citra mereka sehingga mereka tidak mendapatkan citra baik, ya ini harus menjadi evaluasi," pungkasnya.

Di tempat yang sama Pakar Hukum Desmen Rahmat mengatakan survei ini bertujuan untuk melihat kinerja lembaga penegak hukum sekaligus memotret penilaian dan dukungan Publik tentang kinerja Lembaga-lembaga Penegak Hukum 

"Hasil survei ini diharapkan dapat memberikan suatu insight atau masukan untuk perbaikan kinerja para Pimpinan dan Jajaran Lembaga Penegak Hukum ke depan. Insight diberikan langsung oleh Publik melalui jawaban-jawaban yang berhubungan dengan pertanyaan yang ada di dalam survei ini," ucapnya. (ebs)