Ketua RW 02 Karet Jaksel Sebut Masih Ada Warganya Tak Miliki MCK, Tak Ada Surat Rumah Jadi Kendala

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua RW 02 Kelurahan Karet, Jakarta Selatan, Kusnadi (56) menyebutkan bahwa sejumlah warganya masih memiliki permasalahan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, salah satunya belum memiliki mandi cuci kakus (MC).

Kusnadi mengatakan bahwa keseluruhan jumlah warganya ada 645 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 7.643 jiwa. Berdasarkan data yang didapat, ada 15 rumah yang belum memiliki MCK.

“(Rumah yang belum punya MCK ya) Ada 15 rumah. Itu di RT 18 ada 8 rumah, di RT 17 ada 7 rumah,” ungkap Kusnadi, saat dihubungi, Sabtu (27/9).

Lebih lanjut Kusnadi menerangkan bahwa sejumlah warga yang belum memiliki MCK ini terhalang tidak memiliki surat rumah.

“Ini sekarang masalah MCK ya. MCK itu kemarin  dari Dinas Perumahan yang ada masalahnya. Karena kan itu rumah-rumah itu ada yang nggak ada surat rumahnya gitu. Namanya orang dulu tuh kan bikin suratnya nggak ada. Ada cuma BPP doang gitu. Nah, itu tiba-tiba dibatalin gitu. Saya juga kaget nggak ada konfirmasi apa-apa,” ucap Kusnadi.

“Jadi waktu itu (masalah) MCK dipanggil, katanya warganya kalau mau dibikin MCK harus memberikan surat asli gitu kan. Masa surat asli sih? Logikanya gimana ya? Masa orang mau bikin surat ini diambil sih? Kan aneh gitu kan. Apa salah informasinya dari warga saya atau dari kelurahan? Soalnya belum ada kontak, komunikasi yang belum baik,” sambungnya.

Sementara itu Kusnadi mengaku, warganya yang tidak memiliki MCK ini, sehari-harinya masih membuang kotoran ke saluran got yang mengalir ke sekitar rumah warga. Hal ini tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit.

“Ya itu, jadi dia buang, ya itu di luar. Jadinya ngambang gitu kuning-kuning. Saya yang keselnya kan gitu. Jadi dia buang, yang bikin kena penyakit banyak orang. Orang banyak, bukan orang sedikit. Pastinya kan ini kebijakan-kebijakan yang memang terdahulu selalu kurang cepat. Mungkin pengurus-pengurus wilayah yang setempat ya,” terang Kusnadi.

Kemudian Kusnadi berharap agar pemerintah khususnya Pemprov DKI Jakarta dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat.

“Jadi itu yang saya bilang tadi, memang kita harus punya inovasi, pemikiran-pemikiran kita yang lebih luas, yang lebih logis lah gitu kan. Kayak pemerintah-pemerintah gitu kan biar nggak mementingkan diri sendiri gitu. Mau turun, ya kan, ke kampung ini gitu ya. Bertaruh gitu,” tukasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) menargetkan penataan 55 RW kumuh sepanjang tahun 2025. 

Penataan itu dilakukan secara bertahap di lima wilayah kota administrasi, dengan fokus pada peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas permukiman.

Program itu menyasar perbaikan jalan lingkungan, drainase, jembatan antar kampung, penerangan jalan umum, hingga penyediaan fasilitas MCK komunal.

Pemprov menegaskan penataan itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup warga tanpa menggusur mereka dari lingkungan tempat tinggal. 

Dengan total 55 RW ditangani di tahun 2025, pemerintah berharap masalah kawasan kumuh dapat dikurangi secara signifikan menuju target penataan seluruh RW kumuh Jakarta pada 2026.

Total anggaran yang disiapkan tahun 2025 mencapai Rp317,8 miliar, dengan target penataan 55 RW kumuh yang tersebar di enam wilayah kota/kabupaten administrasi. (ars/dpi)