Siswa SMP di Lampung Dianiaya hingga Tewas di Dalam Kelas, Bermula dari Ajakan Berkelahi

Jakarta, tvOnenews.com - Seorang siswa SMPN berinisial JS (13) tewas setelah dianiaya teman sekolahnya berinisial SR (13) di dalam kelas di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, pada Senin (29/9/2025) pagi.

Hal ini bermula dari korban mendatangi kelas SR dan mengajak SR berkelahi.

Kemudian SR menganiaya korban dengan menggunakan gunting yang diambilnya dari laci meja di kelas.

Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun, korban meninggal dunia saat dalam perjalanan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Fauzi menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya JS akibat kasus perundungan antarpelajar itu. 

Baca Juga

Mahasiswi S2 di Lampung Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual Kaprodi, Bermula saat Minta Tanda Tangan Tesis

"Kami menyampaikan duka yang mendalam atas peristiwa ini. Anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) telah diamankan oleh pihak kepolisian. Selama menjalani proses penyidikan anak akan dalam perlindungan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Pesisir Barat," ujarnya, Rabu (8/10/2025).

Penanganan kasus ini, pesan dia, harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif mengingat pelaku masih berusia anak.

"Untuk sementara anak tersebut ditempatkan di rumah penampungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pesisir Barat agar tetap mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang sesuai amanat perundang-undangan," terangnya. 

Secara hukum, SR bisa dijerat dengan Pasal 80 Ayat (3) jo 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

SR juga dapat dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Akan tetapi, mengingat masih berusia anak, untuk proses hukumnya wajib mempedomani UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. (ant/nsi)