Dugaan Jokowi Temui Prabowo di Kutawaringin Bahas Isu Ijazah Gibran, Rismon Sianipar Sindir Politik Presiden

Yogyakarta, tvOnenews.com - Isu sensitif yang membahas terkait ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke publik setelah pertemuan antara Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu (4/10/2025) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Rismon Hasiholan Sianipar menyampaikan, perkara ijazah Gibran tinggal menunggu kemauan politik dari Presiden Prabowo. Pun, DPR dan MPR untuk menindaklanjutinya.

"Saya berani mengatakan karena fakta bahwa Gibran tidak pernah menuntaskan SMA sederajat dan tidak memiliki ijazah SMA sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang (UU) Pemilu," ucap Rismon kepada awak media sesuai menghadiri pernyataan sikap Forum Kebangsaan Yogyakarta di Gedung PDHI, Sabtu (11/10/2025).

Sumber :

• Sri Cahyani Putri/tvOne

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf r tentang Pemilu disebutkan bahwa syarat minimal calon presiden dan wakil presiden adalah lulusan SMA, SMK atau sekolah sederajat.

Baca Juga

PB HMI Apresiasi Pemerintah atas Stabilitas Harga BBM dan Penguatan IPR

Kemudian, huruf r-nya diakali dengan memanfaatkan jajaran birokrasi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga keluar surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang tidak sah tersebut.

Sebelumnya dalam UU Pemilu Pasal 169 huruf q menyebutkan syarat usia untuk calon presiden dan wakilnya minimal 40 tahun.

Namun, aturan tersebut diubah oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat itu dijabat oleh Anwar Usman menjadi usia calon presiden dan wakilnya minimal 40 atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk Pilkada. Diketahui, Anwar merupakan adik ipar Jokowi.

"Maka, saya kira Pak Jokowi harus mengambil langkah cepat supaya isu ini tidak meluas. Tapi sayangnya, kesadaran masyarakat jauh lebih cepat. Dengan adanya internet dan penyebaran pengetahuan melalui dunia siber, saya kira langkah yang dilakukan Pak Jokowi tidak akan efektif," ungkap Rismon.

Terkait hal ini, Rismon menyebut, hanya ada dua pilihan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo yaitu bersama rakyat berdasarkan kebenaran dan fakta atau bersama Jokowi yang pasti tenggelam.