Setahun Prabowo-Gibran Pengamat Maritim: Pemerintah Jadikan Laut Poros Peradaban

“Indonesia sekarang mulai berbicara tentang pelayaran hijau. Ini bukan hal kecil, karena sektor maritim global sedang bergerak ke arah yang sama,” katanya.

Meski banyak kemajuan, Hakeng Jayawibawa mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus segera diatasi. Salah satunya adalah tumpang tindih regulasi antarinstansi dalam pengelolaan laut dan pesisir. Ia menilai perlu ada reformasi kelembagaan yang lebih tegas agar kebijakan maritim tidak berjalan parsial.

“Laut itu lintas sektor dan lintas batas. Maka harus ada satu komando kebijakan yang bisa mengharmoniskan fungsi ekonomi, keamanan, dan ekologi. Kalau tidak, kita akan terus tersandung di masalah birokrasi,” ujarnya.

Selain itu, Marcellus juga menyoroti pentingnya digitalisasi data kelautan nasional. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengambil keputusan berbasis sains dan menghindari tumpang tindih kebijakan.

“Kita perlu sistem informasi maritim terpadu, agar setiap langkah pembangunan memiliki pijakan ilmiah dan dapat dievaluasi secara objektif,” tambahnya.

Menurutnya, reformasi maritim tidak bisa hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus membangun ekosistem manajemen yang efisien. Ia mencontohkan pentingnya rantai pasok dingin (cold chain) yang terintegrasi agar nelayan kecil tidak dirugikan oleh fluktuasi harga.

Baca Juga

KNPI Minta Penyelidikan Transparan Terkait Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Prabowo

“Pembangunan pelabuhan tanpa sistem distribusi yang efisien sama saja tidak akan memberi nilai tambah,” kata Marcellus.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan maritim yang berkelanjutan hanya dapat dicapai bila disertai penguatan sumber daya manusia. Pemerintah, menurutnya, telah memulai langkah penting melalui program regenerasi pelaut dan profesional maritim.

“Indonesia memerlukan ribuan tenaga ahli baru di bidang bioteknologi laut, manajemen logistik pelabuhan, dan teknologi navigasi. Pemerintah sudah memulai, tapi perlu percepatan,” ujar Marcellus.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan maritim tidak hanya berpihak pada industri besar, tetapi juga menyentuh kehidupan nelayan kecil. Dalam banyak kasus, masyarakat pesisir masih menghadapi ketimpangan akses modal dan teknologi.

“Kalau kita bicara kedaulatan maritim, maka nelayan harus menjadi subjek, bukan objek pembangunan,” tegas Marcellus.

Untuk itu, Marcellus mengusulkan model inkubasi ekonomi pesisir yang memungkinkan masyarakat lokal berperan aktif dalam rantai produksi dan distribusi hasil laut.