Tarik-Ulur di Pemerintah! AHY Sebut APBN Siap Bayar Whoosh, Purbaya Pasang Tembok Penolakan

Jakarta, tvOnenews.com — Polemik soal pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membuka peluang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyelamatkan proyek strategis nasional itu.

Namun, pernyataan AHY tersebut tampaknya berseberangan dengan sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menolak keras jika APBN harus digunakan menutup utang proyek senilai triliunan rupiah itu.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/11/2025), AHY menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu berhenti di tengah jalan. Ia menyebut negara akan hadir mencari solusi, termasuk lewat kemungkinan dukungan dari APBN.

“Secara umum yang dibahas di rakor di Kemenko, inline dengan arahan Presiden. Nanti akan dijelaskan secara spesifik, yang jelas negara akan hadir untuk mencari solusinya,” ujar AHY.

Menurut AHY, APBN akan ikut berperan dalam penyelamatan finansial Whoosh, meski detail skema pendanaan masih dirahasiakan. Ia menegaskan pemerintah sedang merancang model pengelolaan baru yang memisahkan antara operasional bisnis dan pengelolaan infrastruktur agar proyek dapat lebih efisien dan berkelanjutan.

“Pemerintah, APBN pasti akan jadi bagian, tetapi untuk secara spesifikasinya akan disampaikan kemudian,” ujarnya.

Baca Juga

Media Internasional Puji Transformasi BUMN, Sebut Pemimpin Barat Harus Belajar dari Prabowo

Meski begitu, pernyataan AHY tersebut langsung mengundang sorotan publik, terlebih setelah muncul penegasan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa proyek Whoosh bukan tanggungan APBN.

Dalam forum media di Bogor, Kamis (9/10/2025), Purbaya menegaskan, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung bersifat business to business (B2B) dan tidak memiliki keterikatan utang dengan pemerintah pusat.

“Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah,” tegas Suminto, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu yang turut mendampingi Purbaya.

Purbaya bahkan menilai bahwa pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, termasuk Danantara Indonesia dan konsorsium KCIC, seharusnya memiliki mekanisme penyelesaian keuangan sendiri tanpa membebani APBN.

“Harusnya mereka ke situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak, semua (masuk) ke kita lagi termasuk dividennya. Jangan kalau giliran enak untuk swasta, tapi giliran rugi minta tolong ke pemerintah,” sindir Purbaya tajam.