Prabowo Soroti Dana Daerah Mengendap Rp203 Triliun, Mendagri Tito Ungkap Realisasi Belanja Baru 68 Persen

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melaporkan perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengungkap adanya penumpukan anggaran ratusan triliun rupiah di bank daerah.

Tito menyebut realisasi pendapatan daerah rata-rata mencapai 82–83 persen per 23 November 2025, dari total 552 pemerintah daerah. Namun, capaian itu masih jauh dari target nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 90 persen.

“Daerah-daerah ini pendapatannya sudah mencapai, total semua 552 daerah provinsi, kabupaten, kota, 38 provinsi, rata-rata di angka 82 (persen), 83 (persen). Targetnya di angka di atas 90 persen pendapatan,” kata Tito, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (25/11/2025).

Selain pendapatan, Tito juga melaporkan bahwa realisasi belanja daerah masih rendah, baru menyentuh 68 persen. Ia menegaskan bahwa pemerintah mendorong belanja daerah minimal di atas 75–80 persen agar uang dapat beredar di masyarakat.

“Kami mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen lah supaya uang beredar di masyarakat,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, Prabowo menyoroti besarnya dana daerah yang masih mengendap di perbankan daerah. Tito menyebut nilai totalnya mencapai sekitar Rp203 triliun, meliputi dana milik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Baca Juga

Mendagri Tito dan Jajaran Lengkap Ikuti Rapat Kerja Pemerintah

“Beliau (Prabowo) tanya kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota,” ujarnya.

Tito menjelaskan, salah satu penyebab lambannya penyerapan anggaran adalah karena banyak kepala daerah definitif baru dilantik pada Februari 2025. Para kepala daerah tersebut masih menyusun struktur pemerintahan, termasuk memilih kepala dinas hingga sekretaris daerah.

“Ini terjadi karena satu, Kepala-Kepala Daerah ini banyak yang dilantiknya kan Februari, 20 Februari 2025. Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya lah, kepala dinas, sekda (sekretaris daerah), dan lain-lain, itu membuat perlambatan,” jelas Tito.

Selain faktor pelantikan kepala daerah, Tito mengatakan sebagian besar daerah sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran kontrak program yang dijadwalkan selesai pada akhir 2025. Pembayaran tersebut baru dilakukan setelah pekerjaan rampung.

“Setelah itu, mereka (pemerintah daerah) juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari,” katanya.

Pemerintah pusat kini menuntut percepatan serapan anggaran agar dana publik tidak terus mengendap dan perekonomian daerah tetap bergerak. (agr/nba)