PP KAMMI Uji Urgensi Penulisan Ulang SNI dan Penetapan Pahlawan

Jakarta, tvOnenews.com - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melaksanakan program Fourteen Days Strategic Discussions (FDSD) Jilid 2 dengan mengangkat tema “Menakar Urgensi Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia (SNI) dan Menguji Kelayakan Pahlawan”. 

Dalam diskusi ini PP KAMMI melakukan pengujian secara intelektual kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini menuai pro dan kontra, yaitu penulisan ulang SNI dan penetapan Soeharto pahlawan.

Diskusi FDSD jilid kedua ini berlangsung pada 26 November 2025 di Tebet Barat, Jakarta Selatan. Acara dihadiri pengurus KAMMI Pusat dan pimpinan elemen-elemen mahasiswa lainnya.

Dalam sambutannya, Muhammad Amri Akbar, Ketua Umum PP KAMMI, menegaskan pentingnya menjaga objektivitas sejarah dari upaya manipulasi dan kepentingan kekuasaan.

“Sejarah ini jangan dijadikan ajang glorifikasi untuk membuat klaim kebenaran tertentu. Kita harus waspada ketika pengetahuan sejarah dijadikan alat legitimasi kekuasaan," ujar Amri.

Amri juga menyoroti metode survei yang dijadikan dasar dalam keputusan besar seperti pemberian gelar pahlawan.

“Mengglorifikasi layak atau tidaknya seseorang menjadi pahlawan hanya dari survei adalah ancaman bagi kebangsaan. Survei itu ilmunya bisa seperti sulap, tidak bisa dijadikan pijakan tunggal dalam keputusan sebesar ini," tegasnya.

Muhammad Liputra yang merupakan Kabid Sejarah dan Kebudayaan menyampaikan bahwa proyek penulisan SNI ini hanya memunculkan polemik di masyarakat.

“Hanya negara totaliter yang memiliki sejarah resmi. Buktinya dapat dirasakan ketika proyek penulisan sejarah ulang ini muncul. terbukti, menimbulkan polemik di masyarakat kita," ujar Putra.

Ia juga mengingatkan bahwa 

bagimana Seminar Sejarah Nasional Pertama tahun 1957 adalah momentum membalikkan cara pandang historiografi Indonesia, dari Belanda Sentris ke Indonesia Sentris.

“Seminar sejarah nasional pertama tahun 57 adalah momentum membalikkan cara pandang historiografi kita dari Belanda Sentris ke Indonesia Sentris, membangun nasionalisme dan menentukan cara pandang historiografi kita. Baru tahun 70an Orde Baru membuat proyek SNI," tambahnya.

Ia melanjutkan, kalau penulisan ulang SNI ini benar-benar murni atas pertimbangan dalam memperbarui buku sejarah nasional kita yang sudah lama, maka ini bagus.

“Kalau penulisan SNI murni mempertimbangkan pembaruan buku sejarah Indonesia yang sudah lama belum diperbarui itu bagus, karena akan banyak sumber-sumber baru yang akan memperkaya SNI baru tersebut. Asal jangan kepentingan politis semata," tutupnya.

Hendaru Tri Hanggoro Sejarawan yang juga narasumber dalam diskusi ini memberikan telah akademik yang mendalam tentang epistemologi sejarah dan problematika penetapan pahlawan nasional.

“Ia mengingatkan bahwa penetapan pahlawan bukan sekadar tindakan administratif, tetapi proses ilmiah yang harus dijalankan dengan landasan moral dan keilmuan," tegasnya

Hendaru Tri Hanggoro menambhkan penetapan pahlawan membutuhkan tanggung jawab moral, prosedural, dan intelektual.

“Penetapan pahlawan harus memiliki tiga tanggung jawab: tanggung jawab moral, tanggung jawab prosedur, dan tanggung jawab intelektual," ujarnya.

Hendaru juga mengkritik kecenderungan negara memonopoli sejarah melalui penulisan versi resmi yang tidak lagi mencerminkan dinamika masyarakat.

“Ketika penulisan sejarah resmi dimonopoli negara, itu tanda yang berbahaya. Penulisan sejarah resmi semacam itu hanya ada di negara totaliter,” tutupnya.