Tidak Menunggu Pemda Menyerah, Mendagri Pastikan Pemerintah Pusat Turun Tangan Bantu Daerah Terdampak Bencana

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan tinggal diam melihat bencana yang melanda sejumlah daerah. 

Intervensi dan bantuan dari pusat dipastikan tetap mengalir tanpa bergantung pada pengakuan kesanggupan atau ketidaksanggupan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

Pernyataan itu disampaikan Tito merespons adanya kepala daerah yang secara terbuka menyatakan tidak sanggup lagi menanggulangi dampak bencana besar di wilayahnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah.

"Pemerintah pusat, mau dia (pemda) masih mengatakan mampu, mau dia katakan menyerah, enggak mampu, pasti tetap akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama," tegas Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/12).

Menurut mantan Kapolri tersebut, adalah hal yang manusiawi dan wajar jika Pemda meminta bantuan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi saat situasi di lapangan sudah tidak terkendali. 

Kendati demikian, pemerintah pusat juga memiliki mekanisme penilaian tersendiri untuk memetakan daerah mana yang membutuhkan prioritas bantuan.

Baca Juga

Mendagri Tito dan Jajaran Lengkap Ikuti Rapat Kerja Pemerintah

"Kami menilai sendiri juga, mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kami anggap mampu pun kami bantu. Apalagi yang mengatakan sudah nggak mampu dan memang kami melihat wajar dia mengatakan enggak mampu, karena di daerah yang tersulit," jelasnya.

Tito mencontohkan kondisi krusial di Kota Takengon dan Aceh Tengah. Di wilayah tersebut, akses darat terputus total akibat longsor dan banjir, sehingga distribusi logistik hanya memungkinkan dilakukan via udara menggunakan pesawat. 

Dalam kondisi isolasi seperti ini, keterbatasan alat berat dan anggaran daerah membuat Pemda mustahil bekerja sendirian.

"Dia (pemda) dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya? Terus bagaimana dia mau mobilisasi alat berat? Tidak mungkin, tidak mampu dia, dan itu dikerjakan oleh pemerintah pusat," ujar Tito. (ant/dpi)