Pemerintah Alokasikan Rp11 Triliun untuk Kartu Prakerja 2022

Jakarta - Pemerintah melanjutkan program Kartu Prakerja dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp11 triliun.

"Ini untuk peningkatan kemampuan atau skill pekerja, baik reskilling maupun upskilling," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara daring di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Kartu Prakerja akan masuk ke dalam pos perlindungan masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp153,7 triliun pada tahun depan.

Secara perinci, dana perlindungan masyarakat pada tahun 2022 meliputi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu Rp28,7 triliun, Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM senilai Rp45,1 triliun, dan Kartu Prakerja Rp11 triliun.

Kemudian, ada pula dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan Rp5,6 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) desa sebesar Rp27,2 triliun, serta cadangan perluasan Rp36,16 triliun.

Cadangan perluasan akan mencakup bansos tunai untuk 10 juta KPM sebesar Rp12,02 triliun, Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM sebesar Rp7,1 triliun, bantuan kuota internet untuk 38,1 juta siswa dan pendidik Rp 8,1 triliun, serta cadangan perlindungan masyarakat Rp9 triliun.

Selain perlindungan masyarakat, Airlangga menuturkan akan ada dana untuk penanganan kesehatan Rp148,1 triliun dalam program PEN tahun 2022.

Maka dari itu, ia berharap dengan anggaran APBN 2022, pemerintah tetap bisa menjaga kesehatan masyarakat dan melindungi masyarakat dari dampak COVID-19.

"Dengan demikian, selain agar daya beli bisa tertahan juga bisa memberikan dampak berganda terhadap pertumbuhan di sektor konsumsi," tutup Airlangga. (prs/ant)