Jakarta Dikepung Genangan, Istana Minta Maaf dan Siapkan “Grand Design” Nasional Atasi Banjir Jawa

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah pusat menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya aktivitas dan mobilitas akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota dalam beberapa hari terakhir.

Di tengah prediksi puncak curah hujan hingga akhir Januari 2026, Istana menegaskan langkah darurat dan strategi jangka panjang tengah dipercepat untuk menekan risiko banjir berulang.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah telah bergerak cepat dengan mengintensifkan koordinasi lintas lembaga, termasuk memperkuat operasi modifikasi cuaca di wilayah Jabodetabek sebagai respons atas kondisi cuaca ekstrem.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak dan kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), kemudian juga dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) untuk bagaimana memperkuat atau menambah operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan di wilayah Jabodetabek,” kata Prasetyo Hadi, dalam keterangan pers di Ruang Wartawan, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Prasetyo menegaskan, Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan penanganan banjir secara langsung meskipun sedang menjalankan agenda kenegaraan di luar negeri.

Dalam dua hari terakhir, Presiden disebut aktif memberikan arahan untuk menyiapkan solusi menyeluruh yang tidak lagi bersifat tambal sulam.

“Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk secepat-cepatnya membentuk tim kajian untuk mencoba menganalisa dan kemudian membuat grand design penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan pengelolaan air, terutama khususnya di Pulau Jawa,” jelasnya.

Menurut Prasetyo, banjir di kawasan Jabodetabek bukan semata persoalan hujan ekstrem, melainkan akumulasi persoalan struktural yang telah berlangsung lama.

Perubahan tata ruang, pendangkalan daerah aliran sungai, hingga menyusutnya kawasan resapan air dinilai memperparah daya tampung wilayah terhadap limpasan air.

Ia mengungkapkan, wilayah Jabodetabek yang sebelumnya memiliki sekitar seribu situ atau danau sebagai reservoir alami, kini hanya menyisakan sekitar dua ratus. Kondisi tersebut membuat beban pengelolaan air kian berat, terutama saat intensitas hujan meningkat.

Dalam penyusunan grand design pengelolaan air, pemerintah memastikan pendekatan lintas sektor akan diterapkan. Sejumlah institusi strategis akan dilibatkan, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) serta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa melalui proyek Giant Sea Wall, sebagai bagian dari solusi terpadu pengelolaan air dan kawasan pesisir utara Jawa.

“Oleh karenanya, tadi Bapak Presiden menghendaki untuk tim ini bekerja dengan cepat, dimintalah Bappenas, kemudian Kemenko Infra, tentu nanti dengan PU, kemudian dengan ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, yang karena ini lintas provinsi untuk secepatnya mencari dan menganalisa supaya ke depan dapat kita selesaikan secara menyeluruh, baik dari huru sampai ke hilirnya,” pungkas Prasetyo.

Pemerintah berharap langkah terpadu ini menjadi titik balik penanganan banjir, tidak hanya untuk Jakarta, tetapi juga sebagai fondasi pengelolaan air nasional yang berkelanjutan di tengah ancaman perubahan iklim dan urbanisasi masif. (agr/dpi)