Wamen HAM Singgung Strategi Amerika Pakai NGO sebagai 'Combat Team', Minta Aktivis Lokal Sadar Geopolitik

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI, Mugiyanto Sipin angkat bicara perihal dinamika gerakan aktivis di Tanah Air.

Ia menyinggung soal strategi diplomasi Amerika Serikat yang pernah menyebut organisasi non-pemerintah atau Non Government Organization (NGO) sebagai bagian dari tim tempur (combat team) untuk menjalankan kepentingan nasional mereka di berbagai negara.

Dalam sebuah diskusi bersama jurnalis, Wamen HAM mengutip arahan mantan Sekretaris Luar Negeri Amerika Serikat, Colin Powell pada tahun 2001 kepada para duta besarnya.

Arahan tersebut memerintahkan para diplomat untuk memberikan dukungan penuh kepada NGO di negara penempatan.

"Once you get to your country of assignment, you have to meet, talk and provide support for the national non-government organization. Karena they are our force multiplier, lebih dari itu they are part of our combat team," ujar Mugiyanto menirukan instruksi tersebut, Kamis (22/1/2026).

Atau kalimat tersebut berarti: "Begitu kalian tiba di negara penempatan, kalian harus menemui, berbicara, dan memberikan dukungan kepada NGO nasional di sana. Karena mereka adalah pengganda kekuatan kita, bahkan lebih dari itu, mereka adalah bagian dari tim tempur kita,"

Baca Juga

Tegas, Iran Tidak Akan Buka Selat Hormuz Hingga AS Penuhi Seluruh Syarat

Mugiyanto yang memiliki latar belakang sebagai aktivis reformasi 1998 serta pernah bekerja di organisasi non-pemerintah menilai, para pegiat HAM di Indonesia kerap tidak menyadari dimensi geopolitik di balik dukungan internasional yang mereka terima.

Ia menegaskan, saat aktif di NGO selama belasan tahun, dirinya tidak pernah merasa sedang menjalankan agenda negara asing.

“Ketika kita bekerja di NGO, kita merasa tidak sedang menjalankan agenda Amerika atau negara donor mana pun," ujarnya.

Namun, Mugiyanto mengingatkan bahwa dari sudut pandang negara donor, dukungan tersebut memang dimaksudkan untuk kepentingan mereka.

"Tetapi di pihak mereka, mereka memaksudkan ketentuan mereka itu untuk mereka. Tanpa kita sadari, we are also serving their interest," lanjutnya.

Pemerintah Tetap Butuh NGO

Meski mengungkap adanya pengaruh geopolitik di balik pendanaan asing, Wamen HAM menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki niat untuk merepresi gerakan NGO di Indonesia.

Sebaliknya, ia menjamin Kementerian HAM akan mempertahankan keberadaan NGO sebagai penyeimbang kekuasaan.

"Bukan berarti itu menjadi alasan untuk merepresi NGO di Indonesia. Kami di Kementerian HAM akan mati-matian mempertahankan supaya NGO ada. Kita tidak ingin masyarakat yang menjadi korban, misalnya pertambangan di Sulawesi, mereka tidak tahu harus ngapain (kalau tidak ada NGO)," tegas Mugiyanto.

Ia menambahkan bahwa NGO sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat saat berhadapan dengan korporasi besar yang kadang lebih powerful dibanding pemerintah daerah.

Wacana Dana Abadi NGO dari APBN

Untuk mengurangi ketergantungan aktivis lokal terhadap pendanaan asing, Wamen HAM mengungkapkan adanya ide agar pemerintah memberikan dukungan dana melalui APBN.

Hal ini disebutnya sebagai upaya agar perjuangan HAM di Indonesia benar-benar murni untuk kepentingan bangsa.

"Supaya NGO di Indonesia itu tidak dibiayai asing, maka harus dibiayai oleh pemerintah melalui APBN. Dan itu ada di Asta Cita. Jadi untuk kepentingan kita, kepentingan Indonesia, bukan kepentingan pemerintah ya, tapi kepentingan kita sebagai bangsa," pungkasnya. (rpi/iwh)