Banjir Rendam Lumbung Pangan, Harga Beras Nasional Diprediksi Bakal Naik

Jakarta, tvOnenews.com – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah sentra produksi pangan nasional mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas harga beras di pasaran. Ribuan hektare lahan persawahan terendam, memicu potensi penurunan produksi padi yang berdampak langsung pada pasokan beras nasional.

Merespons kondisi tersebut, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah antisipatif. PKB menilai, tanpa mitigasi yang tepat, banjir di kawasan lumbung pangan dapat berujung pada kenaikan harga beras yang memberatkan masyarakat.

Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, menyebut bahwa penurunan produksi padi akibat banjir berpeluang besar memicu lonjakan harga beras secara nasional. Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak bersikap reaktif dan segera menyiapkan langkah pengamanan stok pangan.

PKB juga mengingatkan agar kondisi ini tidak dijadikan alasan untuk membuka keran impor beras. Menurutnya, kebijakan impor justru berpotensi menekan harga gabah petani di kemudian hari dan merugikan produsen pangan dalam negeri.

Selain fokus pada penanganan jangka pendek, PKB mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pertanian serta tata ruang di wilayah lumbung pangan nasional.

Pembangunan nasional dinilai perlu lebih berpihak pada kebutuhan dasar petani, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, penguatan tanggul, hingga pembangunan waduk yang manfaatnya dapat dirasakan langsung di tingkat persawahan.

Baca Juga

Antisipasi Banjir Musim Hujan, Menteri PU Instruksikan Normalisasi Sungai Cisadane Dipercepat

“Banjir tahunan tidak boleh terus menjadi ritual yang menghantui petani kita. Ini alarm keras bahwa infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas,” kata Gus Najmi, sapaan akrabnya, Sabtu (24/1/2026).

PKB juga menginstruksikan seluruh kader dan anggota legislatifnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk aktif mengawal penyaluran bantuan agar berjalan cepat, tepat sasaran, dan tidak berbelit-belit.

“Petani butuh solusi hari ini, bukan janji prosedural,” tuturnya.

Lebih lanjut, Gus Najmi mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah luar biasa dalam menangani dampak banjir yang meluas di berbagai wilayah lumbung pangan nasional.

Menurutnya, banjir yang merendam ribuan hektare sawah tidak bisa lagi diperlakukan sebagai bencana rutin. Kondisi tersebut dinilai telah menjadi ancaman serius bagi kedaulatan pangan nasional serta keberlangsungan hidup petani.

“Petani adalah pahlawan pangan kita. Ketika mereka kehilangan sawah, modal, dan harapan, negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Ini bukan sekadar soal banjir, tapi soal masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil,” kata Gus Najmi.

Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi para petani yang sawahnya terendam banjir, khususnya di kawasan Pantura Jawa seperti Demak, Kudus, dan Pati, serta sejumlah wilayah di Sumatera dan Sulawesi.

PKB menilai, langkah pertama yang harus segera dilakukan pemerintah adalah pendataan yang akurat, transparan, dan menyeluruh terhadap seluruh petani terdampak. Pemerintah pusat dan daerah diminta turun langsung ke lapangan agar tidak ada petani yang terlewat dari skema bantuan hanya karena persoalan administrasi.

Ancaman gagal panen pun disebut semakin nyata. Dengan biaya tanam rata-rata mencapai Rp10–12 juta per hektare, total kerugian petani di berbagai daerah terdampak diperkirakan dapat menembus angka triliunan rupiah. Atas dasar itu, PKB mendorong pemerintah menyiapkan kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam secara langsung.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada skema asuransi pertanian yang jangkauannya terbatas. Negara harus hadir melalui alokasi anggaran darurat agar petani bisa segera menanam kembali setelah air surut,” tegasnya.