Instruksi Tegas Menkeu Purbaya untuk Jajaran Dirjen Pajak dan Bea Cukai: Jangan Main-Main, Pimpinan Turun Lihat Kinerja Anak Buah
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memberikan instruksi tegas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menggenjot penerimaan negara secara signifikan.
Purbaya mematok target ambisius agar rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio dapat menyentuh angka 11 hingga 12 persen pada tahun ini.
Langkah ini diambil guna memperbaiki performa pemungutan pajak yang sebelumnya masih berada di level satu digit. Sebagai gambaran, rasio pajak Indonesia hingga kuartal III 2025 baru mencapai 8,58 persen.
“Saya sih mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan, dari 9 persen sekarang, mungkin 11-12 persen untuk tahun ini. Tahun depan kita perbaiki lagi. Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak,” ujar Purbaya saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Purbaya menekankan bahwa peningkatan penerimaan pajak bukan sekadar masalah teknis, melainkan isu krusial yang harus diseriusi oleh seluruh elemen Kemenkeu.
Ia menyatakan bahwa alasan perlambatan ekonomi yang sebelumnya digunakan untuk mewajarkan capaian di bawah target tidak akan berlaku lagi untuk tahun ini.
“Kalau kemarin kita mencapainya di bawah target, saya bisa ngelead di depan DPR, bisa beralasan bahwa ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan enggak bisa lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada masalah kebocoran pendapatan negara.
Presiden secara rutin menyinggung praktik-praktik ilegal, termasuk manipulasi nilai transaksi atau underinvoicing yang merugikan kas negara.
“Jangan sampai bulan nanti Presiden masih mengumumkan hal-hal seperti ini, dia bilang gini, 'ada kebocoran, pajaknya ada underinvoicing' di bea cukai dan perpajakan kita. Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting,” ungkap Purbaya.
Oleh sebab itu, Purbaya meminta para pejabat eselon II yang baru dilantik, baik di pusat maupun daerah, untuk terjun langsung memantau kinerja jajaran di lapangan.
Ia tidak menginginkan adanya laporan keluhan dari Presiden mengenai kebocoran anggaran di masa mendatang.
“Jadi upaya kita harus sungguh-sungguh, bapak-bapak ibu-ibu jangan main-main di pusat dan daerah, pimpinan turun ke bawah lihat kinerja anak buahnya. Pokoknya akhir tahun saya enggak mau dengar kalimat itu lagi dari presiden,” kata dia.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun.
Angka tersebut baru mencakup 87,6 persen dari target APBN 2025 yang dipatok sebesar Rp2.189,3 triliun, sehingga terdapat selisih atau shortfall sebesar Rp271,7 triliun pada tahun lalu. (ant/dpi)
Load more