Paket Stimulus Transportasi Nasional Jelang Lebaran, Pemerintah Gelontorkan Rp911 Miliar
- dok. Tim Humas Prabowo
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menyiapkan jurus khusus untuk mendongkrak ekonomi awal tahun sekaligus mempermudah arus mudik Lebaran 2026. Melalui paket stimulus transportasi nasional, negara menggelontorkan anggaran jumbo Rp911,16 miliar untuk memangkas tarif perjalanan darat, laut, hingga udara.
Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Pemerintah menargetkan peningkatan mobilitas masyarakat selama libur Idulfitri dapat menggerakkan konsumsi domestik pada Triwulan I 2026.
“Dalam rangka libur hari besar nasional (Idulfitri), pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah Rp911,16 miliar berasal dari APBN mau pun Non-APBN,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Program ini menyasar hampir seluruh moda transportasi publik nasional. Diskon terbesar diberikan pada kereta api, dengan potongan harga tiket hingga 30 persen pada periode 14–29 Maret 2026.
“Diskon 30 persen dari harga tiket, targetnya untuk 1,2 juta penumpang,” kata Airlangga.
Pemerintah juga menekan tarif perjalanan laut. Tiket kapal milik PT Pelni (Persero) dipangkas 30 persen untuk periode 11 Maret–5 April 2026.
“Diskon tarif sebesar 30 persen dari tarif dasar dan targetnya 445 ribu penumpang,” ucap Airlangga.
Untuk moda penyeberangan, bahkan ada kebijakan ekstrem yakni biaya jasa pelabuhan digratiskan. PT ASDP Indonesia Ferry akan menghapus tarif jasa pelabuhan selama arus mudik.
“Targetnya adalah 945 ribu unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang,” Airlangga menjelaskan.
Sektor penerbangan juga ikut disentuh. Pemerintah memberi diskon tiket pesawat kelas ekonomi domestik sekitar 17–18 persen untuk perjalanan 14–29 Maret 2026.
“Diskon angkutan udara untuk penerbangan kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri. Targetnya 3,3 juta penumpang,” ucapnya.
Selain insentif harga, pemerintah menyiapkan strategi pengaturan mobilitas kerja. Aparatur sipil negara dan pekerja swasta akan didorong menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 guna mengurai kepadatan arus mudik.
“Diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja khusus untuk ASN dan juga untuk pekerja swasta,” papar Airlangga.
Pemerintah berharap kombinasi diskon transportasi dan fleksibilitas kerja mampu memperpanjang periode perjalanan masyarakat, mengurangi penumpukan pemudik pada satu waktu, sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi daerah selama musim Lebaran. (agr/iwh)
Load more