Prabowo Siapkan Lahan 4000 Meter di Bundaran HI, MUI: Hanya Hak Pakai, Bukan Hibah
- ANTARA
Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana penyediaan lahan seluas 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk pembangunan gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bangunan tersebut direncanakan memiliki ketinggian hingga 40 lantai.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Pengukuhan Pengurus MUI periode 2025–2030 yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
MUI Tegaskan Hanya Hak Pakai
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menegaskan, lahan dan gedung yang akan dibangun di kawasan Bundaran HI tersebut tetap berstatus sebagai aset negara. MUI, kata dia, hanya memperoleh hak pakai, bukan kepemilikan.
Menurut Cholil, skema tersebut lazim diterapkan pada sejumlah lembaga yang memanfaatkan fasilitas negara. Karena itu, ia menekankan bahwa rencana pembangunan ini tidak bisa dimaknai sebagai pemberian khusus kepada MUI.
"Ini bukan pemberian atau hibah. Kita hanya menggunakan hak pakai, sebagaimana lembaga-lembaga lain menggunakan fasilitas negara. Gedung ini (nantinya) adalah aset negara, dan pengelolaannya nanti tetap oleh negara, bukan oleh MUI," kata Kiai Cholil dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).
Ia menambahkan, kepemilikan dan pengelolaan aset tersebut sepenuhnya berada di tangan negara. Dengan demikian, MUI tidak memiliki kewenangan penuh atas gedung yang akan dibangun.
Inisiatif Langsung Presiden
Cholil yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah di Depok, Jawa Barat, menegaskan bahwa rencana pembangunan gedung baru itu bukan berasal dari permintaan MUI kepada pemerintah.
"Kami tidak meminta dan tidak mengajukan. Presiden yang menyampaikan langsung keinginan dan komitmen itu kepada kami," ujarnya.
Ia menegaskan, wacana pembangunan gedung MUI setinggi 40 lantai tersebut murni merupakan inisiatif Presiden Prabowo.
Belum Masuk Tahap Teknis
Meski rencana pembangunan telah disampaikan ke publik, Cholil mengatakan hingga kini belum ada pembahasan teknis lebih lanjut. Menurut dia, detail seperti desain bangunan, fungsi ruangan, maupun pembagian lantai masih belum dibicarakan secara resmi.
MUI, lanjut Cholil, memilih untuk tidak berspekulasi sebelum ada kejelasan dan pembahasan formal terkait teknis pembangunan tersebut.
Bukan Soal Bisnis dan Keuntungan
Dalam kesempatan yang sama, Cholil menegaskan bahwa kinerja MUI tidak bisa diukur dengan pendekatan bisnis atau perhitungan pengembalian biaya pembangunan gedung.
"Kinerja kami itu bersifat kualitatif, kemasyarakatan, ukurannya adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan beragama yang baik, kerukunan antarumat, perdamaian dan kemaslahatan masyarakat. Bukan berapa uang yang kembali," tegasnya.
Ia menambahkan, lokasi kantor bukan faktor utama dalam menjalankan tugas-tugas keumatan. Menurutnya, yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
"Jika gedung ini nanti membuat pelayanan kepada umat menjadi lebih maksimal, maka itu kebaikan. Jika tidak, kami tetap bisa bekerja di mana saja. Kami tidak muluk-muluk," ujarnya.
MUI Tegaskan Tetap Kritis
Cholil juga menegaskan posisi MUI sebagai mitra pemerintah yang independen. Ia menyebut MUI tidak selalu membenarkan kebijakan pemerintah, namun juga tidak berada dalam posisi berseberangan secara politik.
"Kalau kebijakan itu benar dan baik untuk bangsa, kita dukung sepenuhnya. Kalau ada yang keliru, kita ingatkan. Itulah posisi mitra," pungkasnya. (nba)
Load more