DPR Kecam Keras Guru di Jember yang Diduga Telanjangi Puluhan Murid: Opsi Pemberhentian Harus Dipertimbangkan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengecam keras tindakan guru SD di Jember, Jawa Timur, yang diduga menelanjangi puluhan murid dengan dalih mencari uang hilang.

Hetifah menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak dan nilai dasar pendidikan.

Menurutnya, apa pun alasannya, cara yang digunakan tidak bisa dibenarkan.

"Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, bukan tempat terjadinya praktik yang merendahkan martabat dan mempermalukan peserta didik," ucap Hetifah, Senin (16/2/2026).

Politisi Fraksi Golkar itu menegaskan, penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada sanksi ringan seperti mutasi atau teguran.

"Penegakan sanksi harus memberikan efek jera. Jika terbukti terjadi pelanggaran berat dan tidak ada kesadaran atas kesalahan yang dilakukan, maka opsi pemberhentian harus dipertimbangkan secara serius demi melindungi peserta didik di masa depan," tegasnya.

Baca Juga

Habiburokhman Wanti-wanti Ada “Penumpang Gelap” Reformasi Polri: Bisa Saja Eks Pejabat

Ia juga menilai tindakan tersebut telah melanggar hak privasi anak dan berpotensi masuk ranah pidana.

"Dalam konteks perlindungan anak, tindakan memaksa murid untuk menanggalkan pakaian bukan hanya bentuk kekerasan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual," katanya.

Menurut Hetifah, tantangan guru dalam mengelola kelas tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum maupun norma perlindungan anak.

Ia menegaskan, pendisiplinan harus dilakukan dengan pendekatan edukatif dan manusiawi.

Ia pun menyoroti kasus ini sebagai alarm serius bagi dunia pendidikan.

"Kekerasan dalam bentuk apa pun di dunia pendidikan adalah catatan kritis bagi semua pihak. Regulasi, pengawasan, dan praktik pembelajaran harus terus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang," ungkapnya.

Menurut Hetifah, Komisi X DPR RI mendorong penanganan yang adil dan transparan serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan guru agar sekolah benar-benar menjadi ruang aman bagi anak. (rpi/dpi)