Sebut Ketua BEM UGM Penentang HAM Gara-Gara Mau Tiadakan MBG, MenHAM Pigai: Tidak Mungkin UNICEF Bisa Menghentikan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto mendapatkan respons balasan dari Menteri HAM Natalius Pigai soal kritik dirinya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diketahui, Tiyo bersama BEM UGM sempat mengirimi surat terbuka untuk UNICEF, salah satunya berisi kritik keras terhadap program unggulan pemerintah, yakni MBG.

Kepada lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu, Tiyo menilai bahwa anggaran untuk MBG telah mengganggu hal yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Ia kemudian mengaitkannya dengan peristiwa seorang siswa SD di Ngada, NTT melakukan bunuh diri karena masalah ekonomi.

BEM UGM menilai peristiwa bunuh diri tersebut sangat miris dan merupakan salah satu dampak dari penempatan anggaran yang tidak tepat.

Terkait kritik dari mahasiswa itu, Pigai menilai ada kecenderungan untuk menentang HAM. Sebab, kata dia, MBG adalah salah satu hak asasi manusia.

Baca Juga

Usai Pigai Komentari Terkait Ketua BEM UGM Mengaku Diteror, Kini Habiburokhman Usul Tiyo Ardianto Lapor Polisi

Bahkan, lanjut dia, PBB meminta supaya negara-negara anggotanya bisa memenuhi hak pangan masyarakatnya. Oleh karena itu, Pigai menilai bahwa program MBG adalah permintaan dari PBB.

“Makan bergizi gratis adalah permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk pendidikan bagi orang kecil, anak-anak kecil. Kesehatan bagi anak-anak kecil. Makanan yang bergizi bagi anak-anak kecil adalah sesuai dengan apresiasi dan permintaan dan harapan dari UNICEF," kata dia, dikutip Minggu (22/2/2026).

Jika ada orang yang ingin menghapus program tersebut, menurutnya sama saja seperti menentang HAM. 

"Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia," katanya lagi.

Adapun surat kritik yang disampaikan BEM UGM kepada UNICEF, ia menilai tidak mungkin ditindaklanjuti.

Sebab, sebagai bagian dari PBB, UNICEF dinilai Pigai pasti akan mendukung program MBG yang dicanangkan pemerintah Indonesia karena sesuai dengan permintaan organisasi perdamaian dunia itu.

"Tidak bisa meminta UNICEF menghentikan. Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin," ujar dia.

Menurut Pigai, saat ini Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tengah menjalankan kebijakan yang sesuai dengan amanat PBB.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah sangat terbuka dengan kritik yang ada. Sebab, kritik bisa membantu pemerintah untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat.

Namun, ia meminta supaya kritik itu tetap sesuai dengan HAM yang berlaku, yakni tidak menentang soal hak akan sandang, pangan, dan papan. (iwh)