Perkuat Think Tank Daerah, Kemendagri Tuntut Kebijakan Pemda Harus Berbasis Data dan Analisis Ilmiah

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) terus mendorong agar kebijakan publik di daerah disusun berbasis bukti dan data yang terukur.

Hal itu ditegaskan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menjadi narasumber dalam Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan atau policy brief bersama Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) di Papua, Rabu, 25 Februari 2026.

Dalam pemaparannya, Yusharto menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan situasi.

Pemerintah daerah, kata dia, juga harus mampu merancang kebijakan yang antisipatif, terutama di bidang inovasi dan tata kelola pemerintahan, demi mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

"Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, BSKDN yang tadinya Litbang memiliki beberapa instrumen yang kami peroleh dari data primer hasil pengukuran berbagai indeks yang kami miliki," ujar Yusharto, dikutip Kamis (26/2/2026).

Ia menjelaskan, BSKDN mengelola sejumlah indeks strategis, antara lain Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Inovasi Daerah (IID).

Baca Juga

Bertumbuh Melalui Inovasi dan Kontribusi bagi Masyarakat

Berbagai indeks tersebut menjadi dasar objektif dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Yusharto menyebut praktik-praktik terbaik yang telah terbukti efektif dapat menjadi pijakan kuat dalam pengambilan keputusan.

Inovasi, menurutnya, merupakan elemen kunci dalam kebijakan berbasis bukti. Inovasi yang terbukti memberi dampak nyata dapat direplikasi dan dijadikan rujukan untuk kebijakan di wilayah lain.

Ia juga mengungkapkan, BSKDN bersama Lembaga Administrasi Negara melakukan pengelolaan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Penguatan peran tersebut memiliki landasan hukum yang jelas, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara beserta aturan turunannya yang mengatur jenjang dan pengembangan karier jabatan fungsional.

Menurut Yusharto, analis kebijakan berfungsi sebagai think tank bagi pemerintah daerah. Mereka berperan menjawab pertanyaan strategis mengenai kebijakan yang perlu diambil sesuai persoalan aktual di daerah.

“Analis kebijakan memastikan setiap rekomendasi didukung data, analisis ilmiah, dan proyeksi dampak. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat sesaat, tetapi berkelanjutan dan strategis,” tegasnya.

Penguatan kapasitas analis kebijakan, lanjutnya, menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi menuju birokrasi berkelas dunia.

Dengan kualitas analisis yang semakin baik, pemerintah daerah diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang adaptif, progresif, dan berdampak langsung pada peningkatan layanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pembinaan analis kebijakan akan terus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Langkah tersebut sejalan dengan visi membangun tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, dan berbasis pengetahuan.

Dengan penguatan peran think tank daerah dan optimalisasi instrumen berbasis data, Yusharto optimistis kebijakan publik di daerah akan semakin efektif, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara menyeluruh. (rpi)