Buntut Panjang Kasus Dwi Sasetyaningtyas, LPDP Pertimbangkan Pajang Nama Penerima Beasiswa yang Tak Patuh di Situs

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah mengevaluasi opsi untuk mempublikasikan identitas penerima beasiswa yang tidak menuntaskan kewajiban pengabdian di Indonesia setelah menyelesaikan studi.

Direktur Utama LPDP Sudarto menyampaikan wacana tersebut masih dalam pembahasan internal. 

“Kami juga lagi memikirkan ini teman-teman ini … nama anak-anak yang tidak patuh itu di dalam website-nya LPDP itu. Ini sedang kami pikirkan,” tegas Sudarto, dikutip Kamis (26/2/2026).

Ia menegaskan, kewajiban pengabdian merupakan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh setiap penerima beasiswa. Dana pendidikan yang mereka peroleh bersumber dari penerimaan negara yang dihimpun melalui pajak masyarakat.

Selain mempertimbangkan pembukaan identitas, LPDP telah menjatuhkan sanksi kepada alumni yang terbukti melanggar ketentuan, antara lain pengembalian dana beasiswa serta pelarangan mengikuti program LPDP di masa mendatang.

Sudarto menyebut langkah evaluatif ini menjadi momentum pembenahan tata kelola. “Ini sekali lagi, memberikan momentum bagi kami untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.

Baca Juga

Sesumbar Jadi WN Inggris, Ternyata Secara Hukum Anak Dwi Sasetyaningtas Masih Berstatus WNI, Dirjen AHU Bongkar Faktanya

Data LPDP per 31 Januari 2026 mencatat dari 32.876 alumni yang telah ditelusuri statusnya, sebanyak 307 orang memperoleh persetujuan magang atau studi lanjutan, 172 orang bekerja sesuai aturan lembaga, 36 orang masih dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran, dan 8 orang telah dikenai sanksi karena tidak menjalankan kewajiban pengabdian.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga menyoroti unggahan viral Dwi Sasetyaningtyas (DS) terkait kewarganegaraan anaknya di Inggris. Purbaya menyatakan kekecewaannya dan berencana memasukkan yang bersangkutan ke dalam daftar hitam agar tidak dapat bekerja di instansi pemerintah.

"Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk," tegas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Jakarta, Senin (23/2/2026). (nba)