BGN Sebut Ada Pemilik Dapur MBG Potong Anggaran Rp10.000/Porsi Jadi Rp6.500, Ngaku Cucu Menteri

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jawa Timur. 

Sejumlah dapur yang berada di bawah naungan Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara diduga memangkas anggaran bahan pangan dari Rp10.000 menjadi Rp6.500 per porsi.

Kasus ini terungkap setelah dua kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni Rizal Zulfikar Fikri dan Syafi'i Misbachul Mufid, mendatangi Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang di Blitar untuk mengadukan tekanan yang mereka alami.

Keduanya mengaku selama ini berada di bawah intimidasi dari pihak yayasan, termasuk ancaman hukum jika tidak mengikuti kebijakan pemangkasan anggaran. Bahkan, pengelola yayasan disebut-sebut mengklaim dirinya sebagai cucu seorang menteri.

"Yayasan yang membawahi kedua SPPG itu disinyalir juga telah merekayasa pembelian bahan pangan. Dari bujet Rp 10.000 per porsi untuk pembelian bahan pangan yang ditetapkan BGN, mereka hanya membelanjakan Rp 6.500 per porsi," ujar Nanik dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).

Akibat kebijakan tersebut, pihak SPPG harus menutupi kekurangan biaya dari dana pribadi agar kualitas makanan bagi siswa tetap terjaga. Situasi ini membuat para pengelola lapangan tertekan secara emosional.

Baca Juga

Pengamat Kritik Pemerintah Jangan hanya Sibuk Buat Aturan dan Undang-Undang

“Mau enggak mau, saya kasihan sama adik-adik siswa penerima manfaat,” ucap Syafi'i, sambil terisak.

Menanggapi laporan itu, Nanik menilai tindakan yayasan tidak dapat ditoleransi, terlebih karena disertai intimidasi terhadap petugas di lapangan. Ia langsung memerintahkan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Albertus Dony Dewantoro, untuk melakukan pemeriksaan langsung.

Nanik juga meminta agar operasional dapur yang bermasalah dihentikan apabila tidak ada perbaikan.

“Hentikan! Kalau perlu selamanya, kalau mereka tidak menunjukkan perbaikan sikap mereka kepada kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan,” tegas Nanik.

Lebih lanjut, ia mengonfirmasi klaim yang menyebut pemilik yayasan sebagai cucu menteri dengan menghubungi pihak terkait. Menteri yang namanya dicatut tersebut membantah memiliki hubungan keluarga dengan pihak yayasan.

“Tutup saja dapurnya," seru sang menteri, sebagaimana ditirukan Nanik.

Hasil inspeksi di lapangan menemukan kondisi dapur yang jauh dari standar operasional. Fasilitas dinilai tidak higienis dan tidak memenuhi ketentuan teknis, mulai dari bangunan yang rusak hingga sistem pengolahan limbah yang tidak layak.