DPR Dorong BGN Perketat Pengawasan Buntut 1.251 Dapur MBG Kena Sanksi
- Dokumentasi DPR RI
Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyoroti soal ribuan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkena sanksi karena pelanggaran.
Dia mengingatkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar tidak menjadikan sertifikasi hanya sebagai formalitas. Namun, harus menjadi jaminan keselamatan konsumsi.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menyangkut masa depan generasi kita. Jangan sampai sertifikasi hanya menjadi formalitas,” ujar Neng Eem, Sabtu (28/3/2026).
“Yang paling penting adalah makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi,” lanjutnya.
Diketahui, sebanyak 1.251 SPPG mendapat sanksi karena pelanggaran standar. Dari total tersebut, 1.030 SPPG ditangguhkan, 210 SPPG dikenakan surat peringatan pertama (SP1), dan 11 SPPG dapat surat peringatan kedua (SP2).
Terkait hal itu, dia mendesak BGN untuk memperketat pengawasan SPPG. Menurutnya, BGN dapat mencabut izin operasional jika ada pelanggaran serius pada SPPG.
“Ttidak cukup hanya ditutup sementara. Harus ada tindakan tegas hingga pencabutan izin operasional. Ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga martabat program nasional ini,” jelas Neng Eem.
“Ke depan, kita berharap tidak ada lagi kasus keracunan atau makanan basi. Sertifikasi ini harus menjadi garansi mutlak bahwa program MBG aman dan berkualitas tinggi,” ujarnya. (saa/dpi)
Load more