Gebrakan Gubernur Jabar KDM: Rencanakan Rekrut Lulusan SD Besar-besaran sebagai Tenaga Teknis di Lapangan
- Istimewa
Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi (KDM) kembali membuat gebrakan baru. Kali ini ia menyoroti persoalan tenaga teknis lapangan.
KDM menyampaikan gebrakannya saat berpidato dalam apel pagi di Gedung Sate, Senin (30/3/2026). Agenda itu menciptakan suasana silaturahmi minggu kedua Syawal 1447 Hijriah.
Dalam kesempatan itu, KDM mengungkapkan salah satu poin pentingnya. Ia berencana untuk melakukan rekrutmen besar-besaran tenaga teknis lapangan pada periode 2026-2027.
KDM akan menyasar rekrutmen tenaga teknis lapangan kepada lulusan SD. Ia membandingkan kualitas mereka tidak kalah saing dengan tamatan SMA hingga S3.
"Kita mempunyai banyak doktor di kantor, tetapi tidak ada yang bisa memperbaiki lampu jalan (PJU)," ujar KDM dalam pidatonya diunggah melalui video dikutip, Rabu (1/4/2026).
KDM Singgung Rekrutmen Tenaga Kerja Didasari Stratifikasi Pendidikan
- Tangkapan layar YouTube Lembur Pakuan Channel
Lebih lanjut, KDM menyoroti persoalan stratifikasi pendidikan. Banyak tenaga kerja direkrut hanya berfokus pada persoalan tingkat pendidikan.
KDM memahami semakin tinggi ijazah pendidikan dipercaya memiliki keahlian lebih. Ia mencontohkan tenaga kerja di Jabar didominasi dari lulusan SMA, S1, S2, bahkan S3.
Fenomena ini dampak dari fokus utama pemerintah hanya melihat dari tingkat pendidikan. Akan tetapi, menurutnya, penentu kualitas kinerja bukan hanya berasal dari stratifikasi.
"Kenapa pemerintah ini hal-hal yang teknisnya tidak terurus? Karena pemerintah mengandalkan pada stratifikasi pendidikan S1, S2, S3, tapi yang jadi tukang sapu tidak ada," paparnya.
Ia menyinggung kinerja tenaga kerja dari lulusan SMA hingga S1. Ia berpendapat kebanyakan hanya sebatas memberikan laporan foto kepada atasannya.
KDM menegaskan bahwa, fenomena ini sering terjadi. Bukannya bekerja, tetapi mereka pilih sengaja tidak terjun langsung ke lapangan.
Ia menyayangkan pemerintah terlalu fokus pada stratifikasi pendidikan, mulai dari S1 hingga S3. Namun urusan teknis di lapangan kerap kali terabaikan di Jabar.
"Sekarang diganti SMA, strata dua, dia harus S3, lha honor ASN kapan kerjanya? Hanya difoto ke pimpinan biar kelihatan kerja di lapangan. Saya tahu kok, tapi sungai-sungainya nggak diurus. Ini yang harus dipersingkat," sentil KDM.
Mantan Bupati Purwakarta ini mencontohkan minimnya tenaga teknis di lapangan. Hal ini menyebabkan berkah alam di Jabar tidak dikelola dengan baik.
Kata dia, Jabar sebagai provinsi memperoleh keberkahan alam yang tinggi. Selama empat tahun terakhir, Jabar tidak mengalami kemarau panjang.
Sayangnya minimnya tenaga teknis menyulitkan pengelolaannya. Bagi dia, hal ini sangat diperlukan terutama dalam mengelola hasil alamnya.
"Apa problemnya? Problemnya adalah saluran air PSD kehilangan kalcer. Apa itu? Biasanya yang mengurus air, nungguin danau, sungai, makin ke sini makin nggak ada, kenapa? Karena negaranya menggunakan standar pendidikan," terangnya.
Dedi Mulyadi Sebut Rekrut Lulusan SD Jadi Solusi
Maka dari itu, Dedi Mulyadi tidak ingin hal tersebut berlarut-larut. Ia mempercayai lulusan SD yang mempunyai keterampilan dapat direkrut sebagai tenaga kerja.
Selain keterampilan, Gubernur Jabar itu mengatakan, perekrutan tamatan SD juga sebagai langkah efisiensi.
"Jadi, saya ingin rekrutmen (tenaga teknis lapangan) 2026-2027 dengan jumlah besar. Tapi, inginnya tenaga yang dibutuhkan di lapangan untuk efisiensi," tegasnya.
Tak hanya itu, ia mengatakan kebijakan merekrut tenaga teknis juga berdampak pada manajemen kinerja di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Ia pun menginginkan tenaga substansi nantinya akan sedikit. Sementara, kebijakan ini akan memperbanyak tenaga teknis lapangan.
"Jadi, nanti di manajemen itu harus sedikit yang nyuruh. Nanti banyak yang kerja," lanjutnya.
Ia menuturkan sejumlah pekerjaan yang dimaksud untuk tenaga teknis yang bekerja nyata di lapangan. Salah satunya yakni divisi kebersihan dan pemeliharaan jalan.
Ia menyoroti kontraktor sebagai pihak menangani pemeliharaan jalan. Menurutnya, hal ini justru cenderung membutuhkan proses lebih panjang.
Kehadiran tenaga teknis lapangan diharapkan dapat menangani pemeliharaan jalan ke depannya. Minimal mereka akan rutin mengecek kondisi jalan.
Ia menambahkan, setidaknya pekerja teknis lapangan juga akan diarahkan untuk bekerja dalam bagian pengelolaan saluran air dan irigasi.
KDM meyakini kebijakan ini akan efektif. Hanya saja para tenaga teknis harus memperoleh gaji yang layak sebagai upah kontribusi hingga bentuk penghargaan terhadap mereka.
KDM menyampaikan gaji yang dijanjikan untuk para tenaga teknis lapangan. Pemprov Jabar setidaknya mengguyurkan gaji sekitar Rp4,2 juta per bulan demi mempertahankan kesejahteraan mereka.
"Gaji kita gede lho Rp4,2 juta. Mereka kerja setiap hari Rp150 ribu. Di kampung cuma Rp120 ribu, kadang Rp100 ribu. Kalau kita kasih Rp4,2 juta, sejahtera mereka," ucapnya.
(hap)
Load more