Indonesia Desak PBB Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Usai 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan personel pasukan penjaga perdamaian.  Terutama yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Hal tersebut disampaikan setelah gugurnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan tugas di Lebanon Selatan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan Indonesia ingin memastikan seluruh pasukan penjaga perdamaian asal Tanah Air memperoleh jaminan keselamatan maksimal selama menjalankan mandat internasional.

"Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi, agar pasukan perdamaian kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka," ucap Sugiono, Minggu (5/4/2026).

Pemerintah juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadon, yang gugur saat bertugas di bawah bendera PBB.

"Kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini," kata Sugiono.

Baca Juga

Dedi Mulyadi di HUT Kodam III: Siliwangi Itu Bagian dari Hidup Rakyat Jawa Barat

Selain korban jiwa, pemerintah juga menerima laporan mengenai tiga personel lainnya yang mengalami luka-luka dalam dua insiden yang kini masih didalami oleh pihak UNIFIL.

"Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari dua insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia melalui Perwakilan Tetap RI di New York telah menempuh jalur diplomatik dengan meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat. Menurut Sugiono, langkah tersebut telah memperoleh dukungan dari Prancis sebagai penholder isu Lebanon.

Dalam forum tersebut, Indonesia menuntut kecaman keras terhadap serangan yang menyasar pasukan perdamaian sekaligus mendorong investigasi penuh atas insiden yang terjadi.

"Rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian," jelasnya.

Sugiono menekankan bahwa personel peacekeeping memiliki mandat menjaga stabilitas, bukan melakukan operasi tempur ofensif.

"They are peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga, dan ini juga merupakan mandat dari PBB peacekeeping ini," kata Menlu.

Langkah diplomatik yang ditempuh Indonesia dinilai menunjukkan sikap tegas pemerintah, tidak hanya dalam menyampaikan duka, tetapi juga dalam memperjuangkan peningkatan standar keamanan bagi para penjaga perdamaian dunia.

Pesan yang ingin ditegaskan pemerintah jelas: negara akan terus hadir untuk menghormati pengorbanan prajurit sekaligus memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi mereka di setiap medan tugas. (ant/nba)